Trenggalek (Antara Jatim) -Perum Perhutani Kesatuan Pemangku Hutan Kediri mulai menata ulang
pengelolaan objek wanawisata mangrove yang ada di kawasan Pantai
Cengkrong dan Damas, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur.
Menurut salah satu staf ahli Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) Bidang Wisata dan Agroforestry Perum Perhutani KPH Kediri Hasbullah, Senin, penataan ulang manajemen pengelolaan kawasan ekowisata tersebut menjadi prioritas lembaganya.
Alasannya, kata dia di Kediri, selama ini pengelolaan belum terkoodinir secara rapi sementara pelaku ekonomi yang masuk di area ekowisata atau wanawisata terus tumbuh liar sehingga berpotensi merusak konservasi yang menjadi prinsip Perhutani.
"Kami akan tunjuk pihak yang memiliki kompetensi dalam melakukan pengelolaan secara profesional, dan terutama bertanggung jawab terhadap kelestarian lingkungan yang ada," ujarnya.
Dalam beberapa pekan terakhir, kata dia, Perhutani telah berkoordinasi dengan pemangku-pemangku kepentingan yang ada dan selama ini beraktivitas di kawasan Wanawisata Cengkrong.
Hasilnya, kata Hasbullah, pihak Pokwasmas (kelompok pengawas masyarakat) Kejung Samudra, Desa Karanggandu dan LMDH (Lembaga Masyarakat Desa Hutan) setempat menyatakan dukungan terhadap kebijakan Perhutani menata ulang wisata Cengkrong.
"Sudah ada pertemuan awal dengan pihak-pihak terkait dan alhamdulillah mereka tidak keberatan," ucapnya.
Kepala Perum Perhutani KPH Kediri Maman Rosmantika saat menggelar rapat koordinasi dengan rekanan pengelola objek wisata Pantai Cengkrong dan Damas, Watulimo menegaskan pengelolaan kedua kawasan wanawisata yang ada di bawah naungan Perhutani tersebut tetap mengedepankan pelibatan masyarakat sekitar.
Beberapa pemangku kepentingan yang menjadi penekanan Maman di kawasan Wanawisata Pantai Cengkrong adalah Pokwasmas Kejung Samudra yang selama ini bertanggung jawab terhadap pengembangan hutan mangrove, LMDH Karanggandu selaku mitra pengelolaan kawasan hutan Perhutani, nelayan, serta Desa Karanggandu selaku administratur lokal.
"Tujuan utama penataan ulang ini adalah supaya Wanawisata Cengkrong bisa berkembang dengan baik, manajemen rapi, dan ke depan bisa menjadi model bagi pengembangan objek-objek wisata di dalam kawasan Perhutani yang lain," tuturnya.
Sementara itu, pihak Pokwasmas Kejung Samudra maupun LMDH Karanggandu menyatakan apresiasi terhadap rencana pembenahan kawasan wisata Pantai Cengkrong.
Pengurus Pokwasmas Kejung Samudra Safiudin menyatakan siap bekerja sama dengan lembaga manapun yang ditunjuk Perhutani dalam mengelola kawasan wanawisata tersebut, terutama yang berkaitan dengan pelestarian dan budidaya mangrove di Pantai Cengkrong.
"Kami setuju saja jika memang tujuannya baik. Kami dukung apapun yang menjadi kebijakan Perhutani untuk pengembangan wanawisata di Pantai Cengkrong sehingga terkelola dengan baik, terutama yang berkaitan dengan konservasi mangrove di sini," ujarnya.
Destinasi Baru
Pantai Cengkrong terletak di Desa Karanggandu, Kecamatan Watulimo yang ada di pesisir bagian timur Kabupaten Trenggalek.
Lokasinya, secara geografis ada di barat daya Pantai Prigi dan pasir putih yang lebih dulu terkenal.
Di kawasan wanawisata Pantai Cengkrong terdapat kawasan konservasi hutan mangrove dengan luas sekitar 100 hektare. Wanawisata ini kelak dilalui jalur lintas selatan itu yang sebagian telah terbangun.
Potensi wisata Pantai Cengkrong mulai masyur sejak lima tahunan terakhir setelah dibangun jembatan pantau dari kayu yang membelah hutan mangrove tersebut.
Setiap hari terumtama saat hari sabtu-minggu, libur sekolah, tahun baru atau Lebaran beberapa waktu lalu, kunjungan wisatawan ditaksir mencapai belasan ribu orang.
Pantai Cengkrong saat ini bahkan disebut-sebut lebih ramai ketimbang Pantai Prigi, dan menjadi pilihan kedua wisatawan setelah bermain di Pantai Pasir Putih.
Menurut Hasbullah, potensi ekonomi dari pengelolaan Wanawisata Pantai Cengkrong bisa mencapai ratusan juta, terutama saat musim libur sekolah, tahun baru atau Lebaran.
"Namun, karena manajemen selama ini belum profesional, antara pengelolaan retribusi atau porporasi masuk area wisata, parkir, kebersihan lingkungan, konservasi mangrove dan terutama warung-warung wisata yang ada belum terkoordinasi dengan baik. Ini pekerjaan rumah yang ingin segera dibenahi perhutani dengan pihak ketiga yang ditunjuk," pungkasnya.(*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2016
Menurut salah satu staf ahli Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) Bidang Wisata dan Agroforestry Perum Perhutani KPH Kediri Hasbullah, Senin, penataan ulang manajemen pengelolaan kawasan ekowisata tersebut menjadi prioritas lembaganya.
Alasannya, kata dia di Kediri, selama ini pengelolaan belum terkoodinir secara rapi sementara pelaku ekonomi yang masuk di area ekowisata atau wanawisata terus tumbuh liar sehingga berpotensi merusak konservasi yang menjadi prinsip Perhutani.
"Kami akan tunjuk pihak yang memiliki kompetensi dalam melakukan pengelolaan secara profesional, dan terutama bertanggung jawab terhadap kelestarian lingkungan yang ada," ujarnya.
Dalam beberapa pekan terakhir, kata dia, Perhutani telah berkoordinasi dengan pemangku-pemangku kepentingan yang ada dan selama ini beraktivitas di kawasan Wanawisata Cengkrong.
Hasilnya, kata Hasbullah, pihak Pokwasmas (kelompok pengawas masyarakat) Kejung Samudra, Desa Karanggandu dan LMDH (Lembaga Masyarakat Desa Hutan) setempat menyatakan dukungan terhadap kebijakan Perhutani menata ulang wisata Cengkrong.
"Sudah ada pertemuan awal dengan pihak-pihak terkait dan alhamdulillah mereka tidak keberatan," ucapnya.
Kepala Perum Perhutani KPH Kediri Maman Rosmantika saat menggelar rapat koordinasi dengan rekanan pengelola objek wisata Pantai Cengkrong dan Damas, Watulimo menegaskan pengelolaan kedua kawasan wanawisata yang ada di bawah naungan Perhutani tersebut tetap mengedepankan pelibatan masyarakat sekitar.
Beberapa pemangku kepentingan yang menjadi penekanan Maman di kawasan Wanawisata Pantai Cengkrong adalah Pokwasmas Kejung Samudra yang selama ini bertanggung jawab terhadap pengembangan hutan mangrove, LMDH Karanggandu selaku mitra pengelolaan kawasan hutan Perhutani, nelayan, serta Desa Karanggandu selaku administratur lokal.
"Tujuan utama penataan ulang ini adalah supaya Wanawisata Cengkrong bisa berkembang dengan baik, manajemen rapi, dan ke depan bisa menjadi model bagi pengembangan objek-objek wisata di dalam kawasan Perhutani yang lain," tuturnya.
Sementara itu, pihak Pokwasmas Kejung Samudra maupun LMDH Karanggandu menyatakan apresiasi terhadap rencana pembenahan kawasan wisata Pantai Cengkrong.
Pengurus Pokwasmas Kejung Samudra Safiudin menyatakan siap bekerja sama dengan lembaga manapun yang ditunjuk Perhutani dalam mengelola kawasan wanawisata tersebut, terutama yang berkaitan dengan pelestarian dan budidaya mangrove di Pantai Cengkrong.
"Kami setuju saja jika memang tujuannya baik. Kami dukung apapun yang menjadi kebijakan Perhutani untuk pengembangan wanawisata di Pantai Cengkrong sehingga terkelola dengan baik, terutama yang berkaitan dengan konservasi mangrove di sini," ujarnya.
Destinasi Baru
Pantai Cengkrong terletak di Desa Karanggandu, Kecamatan Watulimo yang ada di pesisir bagian timur Kabupaten Trenggalek.
Lokasinya, secara geografis ada di barat daya Pantai Prigi dan pasir putih yang lebih dulu terkenal.
Di kawasan wanawisata Pantai Cengkrong terdapat kawasan konservasi hutan mangrove dengan luas sekitar 100 hektare. Wanawisata ini kelak dilalui jalur lintas selatan itu yang sebagian telah terbangun.
Potensi wisata Pantai Cengkrong mulai masyur sejak lima tahunan terakhir setelah dibangun jembatan pantau dari kayu yang membelah hutan mangrove tersebut.
Setiap hari terumtama saat hari sabtu-minggu, libur sekolah, tahun baru atau Lebaran beberapa waktu lalu, kunjungan wisatawan ditaksir mencapai belasan ribu orang.
Pantai Cengkrong saat ini bahkan disebut-sebut lebih ramai ketimbang Pantai Prigi, dan menjadi pilihan kedua wisatawan setelah bermain di Pantai Pasir Putih.
Menurut Hasbullah, potensi ekonomi dari pengelolaan Wanawisata Pantai Cengkrong bisa mencapai ratusan juta, terutama saat musim libur sekolah, tahun baru atau Lebaran.
"Namun, karena manajemen selama ini belum profesional, antara pengelolaan retribusi atau porporasi masuk area wisata, parkir, kebersihan lingkungan, konservasi mangrove dan terutama warung-warung wisata yang ada belum terkoordinasi dengan baik. Ini pekerjaan rumah yang ingin segera dibenahi perhutani dengan pihak ketiga yang ditunjuk," pungkasnya.(*)
Editor : Endang Sukarelawati
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2016