Trenggalek (Antara Jatim) - Bupati Trenggalek Emil Elestianto Dardak berjanji untuk mengevaluasi
secara berkala kinerja perangkat sekretaris desa berstatus pegawai
negeri sipil (PNS), terutama dalam hal kolaborasinya dengan jajaran
perangkat non-PNS lain.
"Jika ada yang tidak efektif dan menghambat kinerja pembangunan desa tentu akan kami tarik ke SKPD (satuan kerja perangkat daerah) atau kecamatan," kata Emil di Trenggalek, Selasa.
Saat ini, Emil mengaku belum melihat langkah penarikan perangkat sekdes berstatus PNS ke struktur SKPD ataupun kantor kecamatan.
Alasannya menurut dia sejauh ini perangkat sekdes yang sudah berstatus PNS masih bisa bersinergi dengan jajaran perangkat desa lain non-PNS, terutama kades, dalam menjalankan amanah Undang-undang Desa.
"Kami tidak mau gegabah mengambil kebijakan menarik sekdes PNS ke SKPD karena sebagian besar kades masih mampu bekerja sama dengan baik," ujarnya.
Namun, Emil mengaku perbedaan status kepegawaian antara sekdes PNS dengan perangkat desa non-PNS telah memicu kecemburuan sosial.
Dampaknya, kata dia, ritme dan kekompakan dalam kinerja tim perangkat dalam membangun desa kerap terganggu dengan hal-hal sepele, misal soal beban tugas dan tanggung jawab pekerjaan di antara mereka.
"Kami akan terus pantau perkembangan teman-teman sekdes PNS ini. Jika memang sudah mengganggu, akan dipertimbangkan untuk ditarik ke SKPD agar tidak memicu kecemburuan yang terus berlanjut," ujarnya.
Sementara itu, Direktur Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementrian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Terisolir (Kemendes PDTT) Taufik Majid dalam kesempatan kunjungan kerjanya di Trenggalek, Sabtu (18/6) mengatakan bahwa saat ini degan aturan perundangan baru kepala daerah diperkenankan menarik sekdes berstatus PNS ke SKPD.
Tujuannya, kata dia, agar roda pembangunan desa tidak terganggu akibat terjadinya konflik atau kecemburuan sosial antarperangkat.
"Penarikan kembali perangkat sekdes berstatus PNS ke SKPD sudah sesuai dengan aturan baru yang tercantum dalam Undang-undang Desa," kata Taufik Majid saat mengikuti rangkaian kunjungan dalam rangka "Jelajah Desa Nusantara" yang digelar Kemendes PDTT selama Ramadhan. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2016
"Jika ada yang tidak efektif dan menghambat kinerja pembangunan desa tentu akan kami tarik ke SKPD (satuan kerja perangkat daerah) atau kecamatan," kata Emil di Trenggalek, Selasa.
Saat ini, Emil mengaku belum melihat langkah penarikan perangkat sekdes berstatus PNS ke struktur SKPD ataupun kantor kecamatan.
Alasannya menurut dia sejauh ini perangkat sekdes yang sudah berstatus PNS masih bisa bersinergi dengan jajaran perangkat desa lain non-PNS, terutama kades, dalam menjalankan amanah Undang-undang Desa.
"Kami tidak mau gegabah mengambil kebijakan menarik sekdes PNS ke SKPD karena sebagian besar kades masih mampu bekerja sama dengan baik," ujarnya.
Namun, Emil mengaku perbedaan status kepegawaian antara sekdes PNS dengan perangkat desa non-PNS telah memicu kecemburuan sosial.
Dampaknya, kata dia, ritme dan kekompakan dalam kinerja tim perangkat dalam membangun desa kerap terganggu dengan hal-hal sepele, misal soal beban tugas dan tanggung jawab pekerjaan di antara mereka.
"Kami akan terus pantau perkembangan teman-teman sekdes PNS ini. Jika memang sudah mengganggu, akan dipertimbangkan untuk ditarik ke SKPD agar tidak memicu kecemburuan yang terus berlanjut," ujarnya.
Sementara itu, Direktur Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementrian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Terisolir (Kemendes PDTT) Taufik Majid dalam kesempatan kunjungan kerjanya di Trenggalek, Sabtu (18/6) mengatakan bahwa saat ini degan aturan perundangan baru kepala daerah diperkenankan menarik sekdes berstatus PNS ke SKPD.
Tujuannya, kata dia, agar roda pembangunan desa tidak terganggu akibat terjadinya konflik atau kecemburuan sosial antarperangkat.
"Penarikan kembali perangkat sekdes berstatus PNS ke SKPD sudah sesuai dengan aturan baru yang tercantum dalam Undang-undang Desa," kata Taufik Majid saat mengikuti rangkaian kunjungan dalam rangka "Jelajah Desa Nusantara" yang digelar Kemendes PDTT selama Ramadhan. (*)
Editor : Endang Sukarelawati
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2016