Surabaya (Antara Jatim) - Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) menyoroti pelayanan terhadap masalah perlindungan konsumen pada layanan pasien program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan.
"Saat ini masih beragam reaksi jaminan kesehatan nasional yang dikelola BPJS, terutama tentang keluhan-keluhan," ujar Wakil Ketua BPKN Yusuf Shofie di Surabaya, Selasa.
Beberapa layanan yang dikeluhkan antara lain penolakan rumah sakit terhadap pasien BPJS untuk mendapatkan kamar perawatan, "intensive care unit" (ICU), "pediatric intensive care unit" (PICU) atau "neonatal intensive care unit" (NICU).
"Alasan penolakan ke pasien seperti kamar penuh, padahal di beberapa rumah sakit lainnya banyak kamar kosong sehingga menunjukkan kurangnya koordinasi dan informasi antarrumah sakit menerima pasien peserta BPJS," ucapnya.
Tidak itu saja, masalah lainnya seperti banyaknya pasien yang harus membeli obat dan darah sendiri hingga pasien diharuskan pulang sebelum sembuh dengan alasan paket "Indonesian Case Base Groups" (INA CBGs)-nya habis.
"Ada pula keluhan pasien yang harus masuk daftar tunggu untuk diambil tindakan operasi sehingga terkesan diskriminasi antara pasien BPJS dan pasien umum," katanya.
Sementara itu, Guru Besar Pusat Studi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, Prof. dr. Hasbullah Thabrany, MPH., Dr.PH. mengatakan bahwa prinsip dasar jaminan kesehatan adalah menggotong biaya berobat bersama.
"Ini karena dana yang digunakan merupakan hasil pengumpulan yang dipikul bersama oleh rakyat," kata pakar jaminan sosial tersebut.
Menurut dia, pelaksanaan layanan kesehatan BPJS perlu mendapatkan perhatian dari banyak pihak dan sosialisasi edukasi, khususnya informasi tentang hak dan kewajiban peserta.
"Hak peserta yang berkeadilan masih jauh dari harapan dan ketersediaan fasilitas kesehatan belum cukup merata," kata anggota tim sistem jaminan sosial nasional yang dibentuk pada era Presiden Megawati Soekarnoputri tersebut. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2016
"Saat ini masih beragam reaksi jaminan kesehatan nasional yang dikelola BPJS, terutama tentang keluhan-keluhan," ujar Wakil Ketua BPKN Yusuf Shofie di Surabaya, Selasa.
Beberapa layanan yang dikeluhkan antara lain penolakan rumah sakit terhadap pasien BPJS untuk mendapatkan kamar perawatan, "intensive care unit" (ICU), "pediatric intensive care unit" (PICU) atau "neonatal intensive care unit" (NICU).
"Alasan penolakan ke pasien seperti kamar penuh, padahal di beberapa rumah sakit lainnya banyak kamar kosong sehingga menunjukkan kurangnya koordinasi dan informasi antarrumah sakit menerima pasien peserta BPJS," ucapnya.
Tidak itu saja, masalah lainnya seperti banyaknya pasien yang harus membeli obat dan darah sendiri hingga pasien diharuskan pulang sebelum sembuh dengan alasan paket "Indonesian Case Base Groups" (INA CBGs)-nya habis.
"Ada pula keluhan pasien yang harus masuk daftar tunggu untuk diambil tindakan operasi sehingga terkesan diskriminasi antara pasien BPJS dan pasien umum," katanya.
Sementara itu, Guru Besar Pusat Studi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, Prof. dr. Hasbullah Thabrany, MPH., Dr.PH. mengatakan bahwa prinsip dasar jaminan kesehatan adalah menggotong biaya berobat bersama.
"Ini karena dana yang digunakan merupakan hasil pengumpulan yang dipikul bersama oleh rakyat," kata pakar jaminan sosial tersebut.
Menurut dia, pelaksanaan layanan kesehatan BPJS perlu mendapatkan perhatian dari banyak pihak dan sosialisasi edukasi, khususnya informasi tentang hak dan kewajiban peserta.
"Hak peserta yang berkeadilan masih jauh dari harapan dan ketersediaan fasilitas kesehatan belum cukup merata," kata anggota tim sistem jaminan sosial nasional yang dibentuk pada era Presiden Megawati Soekarnoputri tersebut. (*)
Editor : Tunggul Susilo
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2016