Trenggalek (Antara Jatim) - Masalah infrastruktur dan pembangunan sarana-prasarana publik mendominasi usulan desa-desa dalam musyawarah perencanaan pembangunan tingkat Kecamatan Munjungan, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur, Kamis.

"Infrastruktur dalam kaitannya akses transportasi dan perekonomian memang menjadi isu vital di Munjungan," kata Camat Munjungan, Syahar Musyafak saat memberi sambutan musrenbangcam di Kecamatan Munjungan, Trenggalek.

Salah satu isu infrastruktur yang menonjol adalah akses pelebaran dan perbaikan jalan yang menghubungkan kecamatan Munjungan dengan Dongko.

Kendati kondisi jalan sudah cukup baik sejak perbaikan beberapa tahun terakhir, Sukadji menilai masih perlu dilakukan pelebaran agar akses transportasi menggunakan kendaraan besar seperti truk ataupun untuk persimpangan kendaraan roda empat lebih mudah.

"Saya fikir prioritas utamanya adalah infrastruktur perekonomian agar distribusi hasil bumi dari Munjungan bisa diangkut dengan mudah ke wilayah kecamatan terdekat," kata anggota DPRD Trenggalek dari Fraksi Golkar, daerah pemilihan Panggul-Dongko-Munjungan, Sukadji dikonfirmasi usai

Pantauan Antara, proses musrenbangcam di Kecamatan Munjungan itu sendiri berlangsung demokratis.

Sejumlah tenaga pendamping desa memfasilitasi proses penjaringan aspirasi dengan membentuk tiga kelompok diskusi yang meliputi bidang infrastruktur, perekonomian, serta sosial budaya pemerintahan.

Proses diskusi selanjutnya diserahkan ke masing-masing peserta kelompok untuk membahas dan merangking usulan prioritas yang diajukan setiap desa.

"Setiap desa atau perwakilan desa hanya diberi hak mengajukan satu usulan per bidang yang dianggap prioritas. Usulan-usulan per desa pada masing-masing bidang itu yang kemudian dirangking dan nanti diajukan ke musrenbang tingkat kabupaten," terang Kamid, salah satu tenaga profesional pendamping desa di Kecamatan Munjungan.

Diskusi musrenbangcam yang berlangsung mulai pukul 10.00 WIB hingga 12.30 WIB itu sendiri beberapa sempat berjalan alot, karena masing-masing perwakilan desa berkeras ingin program usulannya diprioritaskan.

Namun, setiap perbedaan dan perselisihan akhirnya bisa diselesaikan secara kompromi setelah fasilitator bersama pimpinan diskusi melakukan sistem penilaian manfaat dan kebutuhan dari sepada setiap usulan, lalu dijumlah untuk dilakukan pemeringkatan.

"Secara mekanisme penganggaran dengan pola 'bottom up' (dari bawah ke atas) ini bagus. Namun saya sanksi aspirasi ini benar-benar bisa tertampung dalam program rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD) 2017," kata Kades Karangturi, Puryono dikonfirmasi usai acara musrenbangcam.

Puryono sendiri sempat menjadi ketua kelompok diskusi bidang infrastruktur.

Namun, karena ia apatis usulan musrenbangcam efektif ditampung di RAPBD 2017, ia memilih tidak memasukkan program usulan hasil musrenbangdes yang mereka lakukan, beberapa pekan sebelumnya.

"Hasil musrenbangdes dan musrenbangcam ini yang nanti harus kita kawal bersama-sama di tingkat musrenbangkab agar 10 prioritas usulan dari Kemamatan Munjungan bisa terwadahi dalam program pengganggaran pembangunan daerah periode mendatang," tutur Camat Munjungan Syahar Musyawafak.

Ia menegaskan, selain masalah infrastruktur jalan dan jembatan, dua isu penting yang dipastikan masuk program usulan prioritas Kecamatan Munjungan adalah masalah pengadaan tempat pembuangan akhir (TPA) sampah serta normalisasi beberapa sungai yang mengalami pendangkalan.(*)

Pewarta: Destyan H. Sujarwoko

Editor : Chandra Hamdani Noer


COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2016