Malang (Antara Jatim) - Pemerintah Kota Malang ditunjuk Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) untuk memaparkan kiat-kiat penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah ("SAKIP") di Gedung Grahadi Surabaya, Jumat.
Penunjukan Pemkot Malang yang dihadiri langsung oleh Wali Kota Malang Moch Anton itu karena dinilai mampu menerapkan SAKIP dengan baik, sehingga ada kemajuan positif dan peningkatan kinerja yang cukup signifikan.
"Keberhasilan ini merupakan wujud dari komitmen kami untuk terus berbenah dan berbenah hingga terbangun sebuah sistem serta etos kerja dan pelayanan publik yang terus meningkat kualitasnya," kata Wali Kota Malang Moch Anton di Gedung Grahadi Surabaya, Jawa Timur.
Hal itu disampaikan di sela pemaparannya di hadapan Forum Koordinasi Pendayagunaan Aparatur Negara dan Penyerahan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten dan Kota Provinsi Jatim dan Provinsi se-Sulawesi di Gedung Grahadi Surabaya.
Sementara itu, Men PAN-RB Yudi Crisnandi dalam arahannya menekankan salah satu poin penting yang menjadi pertimbangan untuk penilaian adalah komitmen pimpinan daerah dan langkah-langkah inovatif yang dikembangkan kepala daerah. Sekitar 50 persen skoring ditentukan oleh sejauh mana komitmen kepala daerah untuk melakukan perubahan tata kelola pemerintahan yang taat azas.
Sedangkan Gubernur Jawa Timur Soekarwo mengkritisi pola dan kriteria evaluasi kinerja pemerintahan yang diletakkan pada progress serapan anggaran. "Penyerapan uang tidak selalu lurus sama dengan penyerapan proyek. Ini karena rekanan lebih cenderung melakukan pencairan pada termin 1 atau termin akhir (termin 4), sehingga terkesan pada triwulan 2 dan 3 kegiatan tidak berjalan," kata Soekarwo.
Realitanya, kata Soekarwo, proyek atau pekerjaan terus berjalan dan bergerak, namun karena tidak ada pencairan anggaran, dinilai dan dievaluasi tidak ada progress. "Kalau ini satu-satunya yang jadi ukuran, bisa menyesatkan dan mungkin kurang akurat untuk dijadikan tolok ukur kinerja SKPD (pemerintah)," ujarnya.
Acara yang menghadirkan kepala daerah se-wilayah Sulawesi serta kota/kabupaten di Jatim itu mencatat ada 10 kota/kabupaten di Jatim yang mendapat skor C, 19 kota/kabupaten mendapat skor CC serta 10 kota/kabupaten mendapat skor B.
Ke-10 daerah di Jatim peraih skor B itu meliputi Kota Malang, Kota Surabaya, Kabupaten Bojonegoro, Kota Madiun, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Madiun, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Sidoarjo, dan Kabupaten Banyuwangi.
Sedangkan di tingkat Provinsi, hanya Provinsi Jawa Timur dan Provinsi DIY yang mampu meraih skor A.(*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2016
Penunjukan Pemkot Malang yang dihadiri langsung oleh Wali Kota Malang Moch Anton itu karena dinilai mampu menerapkan SAKIP dengan baik, sehingga ada kemajuan positif dan peningkatan kinerja yang cukup signifikan.
"Keberhasilan ini merupakan wujud dari komitmen kami untuk terus berbenah dan berbenah hingga terbangun sebuah sistem serta etos kerja dan pelayanan publik yang terus meningkat kualitasnya," kata Wali Kota Malang Moch Anton di Gedung Grahadi Surabaya, Jawa Timur.
Hal itu disampaikan di sela pemaparannya di hadapan Forum Koordinasi Pendayagunaan Aparatur Negara dan Penyerahan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten dan Kota Provinsi Jatim dan Provinsi se-Sulawesi di Gedung Grahadi Surabaya.
Sementara itu, Men PAN-RB Yudi Crisnandi dalam arahannya menekankan salah satu poin penting yang menjadi pertimbangan untuk penilaian adalah komitmen pimpinan daerah dan langkah-langkah inovatif yang dikembangkan kepala daerah. Sekitar 50 persen skoring ditentukan oleh sejauh mana komitmen kepala daerah untuk melakukan perubahan tata kelola pemerintahan yang taat azas.
Sedangkan Gubernur Jawa Timur Soekarwo mengkritisi pola dan kriteria evaluasi kinerja pemerintahan yang diletakkan pada progress serapan anggaran. "Penyerapan uang tidak selalu lurus sama dengan penyerapan proyek. Ini karena rekanan lebih cenderung melakukan pencairan pada termin 1 atau termin akhir (termin 4), sehingga terkesan pada triwulan 2 dan 3 kegiatan tidak berjalan," kata Soekarwo.
Realitanya, kata Soekarwo, proyek atau pekerjaan terus berjalan dan bergerak, namun karena tidak ada pencairan anggaran, dinilai dan dievaluasi tidak ada progress. "Kalau ini satu-satunya yang jadi ukuran, bisa menyesatkan dan mungkin kurang akurat untuk dijadikan tolok ukur kinerja SKPD (pemerintah)," ujarnya.
Acara yang menghadirkan kepala daerah se-wilayah Sulawesi serta kota/kabupaten di Jatim itu mencatat ada 10 kota/kabupaten di Jatim yang mendapat skor C, 19 kota/kabupaten mendapat skor CC serta 10 kota/kabupaten mendapat skor B.
Ke-10 daerah di Jatim peraih skor B itu meliputi Kota Malang, Kota Surabaya, Kabupaten Bojonegoro, Kota Madiun, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Madiun, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Sidoarjo, dan Kabupaten Banyuwangi.
Sedangkan di tingkat Provinsi, hanya Provinsi Jawa Timur dan Provinsi DIY yang mampu meraih skor A.(*)
Editor : Slamet Hadi Purnomo
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2016