Surabaya (Antara Jatim) - Presiden Joko Widodo dijadwalkan membuka Kongres ke-18 Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) di Asrama Haji Donohudan, Boyolali, Jawa Tengah, yang akan berlangsung 4 hingga 8 Desember 2015.

"Informasi yang saya terima dari Setneg, Presiden ada di Jakarta pada 4-7 Desember 2015, karena itu insya-Allah bisa membuka Kongres ke-18 IPNU," kata Ketua Umum PP IPNU Khaerul Anam Haritsah di sela pelantikan PW IPNU Jatim 2015-2018 di Surabaya, Minggu.

Di hadapan pengurus IPNU se-Jatim dalam pelantikan yang juga dihadiri Kepala Dinas Pendidikan Jatim Dr Syaiful Rahman itu, ia menjelaskan sejumlah menteri juga siap hadir, di antaranya tujuh menteri sudah konfirmasi.

"Umumnya, mereka tertarik dengan tema yang kita usung dalam kongres yakni kebudayaan, toleransi, dan radikalisme, apalagi lokasinya di Jawa Tengah yang menjadi episentrum dari tema kita itu," katanya.

Oleh karena itu, sejumlah pimpinan pusat saat ini juga sudah berada di Boyolali untuk mempersiapkan kongres yang tinggal 4-5 hari lagi itu.

"Tidak hanya itu, calon ketua umum juga sudah siap, termasuk rekan Imam Fadlli (mantan Ketua PW IPNU Jatim)," katanya, tersenyum, sambil menunjuk Imam Fadlli.

Dalam pelantikan itu, Imam Fadlli memang melakukan serah terima bendera kehormatan IPNU dengan ketua IPNU Jatim yang baru Haikal Atiq Zamzami sebagai pertanda regenerasi yang berkesinambungan di IPNU Jatim selama tiga tahunan.

Informasi dari sumber lain menyebutkan calon ketua umum IPNU dalam Kongres Boyolali itu ada lima orang yakni M Nahdi (Sekjen PP IPNU), Imam Fadlli (Jatim), M Said (IPNU DKI Jakarta), Farid Afif (Waketum PP IPNU), dan Asep (IPNU Jawa Barat).

"Semuanya terserah kepada kongresisten, kalau saya dipercaya, maka saya akan me-manaj empat hal, yakni penguatan organisasi, modernisasi administrasi, penguatan kaderisasi, dan pengembangan partisipasi," kata Faddli.

Menurut dia, penguatan organisasi itu penting untuk melakukan strukturisasi komisariat di sekolah dan pesantren, bukan hanya tingkat kabupaten/kota seperti selama ini, sehingga IPNU akan berbasis sekolah/pesantren.

"Modernisasi administrasi itu penting untuk mengupayakan administrasi berbasis teknologi (IT), sedangkan penguatan kaderisasi untuk mendorong pelatihan dalam dua bidang yakni pelatihan formal terkait keorganisasian dan pelatihan non-formal terkait kewirausahaan atau profesi," katanya.

Sementara itu, pengembangan partisipasi adalah mengembangkan kemitraan dengan pihak terkait, diantaranya Kemendikbud, Kemenpora, Kemenag, BNN, dan sebagainya.

"Tapi, ada isu lain yang sifatnya khusus dalam Kongres Ke-18 yakni menyangkut batas usia maksimal pengurus IPNU dari 30 menjadi 27 tahun sebagaimana Hasil Muktamar Ke-33 NU Tahun 2015 di Jombang," katanya. (*)

Pewarta: Edy M Yakub

Editor : Masuki M. Astro


COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2015