Surabaya (Antara Jatim) - Dua tim pemenangan pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya Rasiyo-Lucy (Demokrat-PAN) dan Risma-Whisnu (PDIP) memprotes contoh surat suara yang diberikan KPU Surabaya untuk pencoblosan Pilkada Surabaya pada 9 Desember mendatang karena tidak prporsional.
"Untuk hasil cetakan yang dibuat pihak rekanan KPU Kota Surabaya, kecerahannya belum persis. Sehingga harus ada perbaikan," kata Ketua Tim Pemenangan Rasiyo-Lucy Agung Nugroho disela rapat dengan KPU Kota Surabaya terkait pembahasan proofing yang dilakukan secara tertutup di Kantor KPU Kota Surabaya, Selasa.
Agung menyesalkan hasil cetakan yang dibuat oleh pihak KPU Kota Surabaya yang diserahkan ke pihak rekanan. Dirinya ingin betul-betul warna yang ada pada surat suara sesuai foto paslon yang telah diserahkan dulu.
"Untuk hasil cetakan yang dibuat pihak rekanan KPU Kota Surabaya, kecerahannya belum persis sehingga harus ada perbaikan," katanya.
Mantan Komisioner KPU Provinsi Jatim ini membeberkan terkait warna baju Paklik Rasiyo Calon Wali Kota Surabaya tidak sama dengan warna latar belakangnya.
"Yang janggal itu terkait warna baju yang sama dengan backgroundnya dan warna wajah Paklik Rasiyo yang tidak sesuai foto yang kami kirim," katanya.
Selain itu, Agung juga menyayangkan kinerja KPU Kota Surabaya yang terkesan lambat terkait pemasangan alat peraga kampanye (APK). Menurutnya, kekurangan APK di beberapa Kecamatan yang belum terpasang tak hanya merugikan paslon melainkan juga merugikan masyarakat warga Kota Surabaya.
Apalagi, lanjut dia, dirinya menyatakan banyak APK yang telah hilang dan rusak tak kunjung diganti. "Kalau penggantian APK yang rusak dan hilang itu menunggu pemasangan di 31 Kecamatan tuntas yang merugi itu warganya. Kalau menunggu kolektif, warga tidak akan tersapa," terangnya.
Dirinya bahkan mengancam jika tak kunjung diganti terkait APK yang hilang maupun rusak, tim akan menggantikan sendiri tanpa menunggu rekanan KPU Kota Surabaya mengganti.
"Kalau KPU tidak segera mengganti APK yang hilang dan rusak, kami akan mengganti sendiri," tegasnya.
Hal sama juga dilakukan, Tim Pemanangan Risma-Whisnu. Juru Bicara Tim Sukses Pasangan Risma-Whisnu, Didik Prasetyono meminta kepada pemenang tender mencetak surat suara ke kertas terlebih dahulu. Dirinya pun menambahkan, bukan berupa contoh dari kertas biasa melalui proses print.
"Kami menyesalkan hal ini. Sudah alat peraganya sedikit, partisipasi masyarakat sangat ditekan. Hal ini jauh lebih buruk dari yang 5 tahun lalu," kata Komisioner KPU Jatim ini.
Ia menjelaskan pihaknya ingin kontrol terhadap kertas suara dan hasil cetakan benar-benar terjamin kualitasnya, sehingga dalam proses proofing, perlu ditunjukan surat suara aslinya. "Nanti ada koordinasi lanjutan soal surat suara ini," ujarnya.
Dalam surat suara tersebut, lanjut dia, pasangan calon yang diusung PDI Perjuangan mengenakan baju putih dengan simbol bendera merah putih di dada kiri.
Sementara untuk latar belakang gambar paslon nomor urut dua, desainnya ditentukan KPU Surabaya. "Sebenarnya kami tidak ada masalah dengan desainnya, hanya ingin contoh surat suara asli," tandasnya.
Tak hanya menyayangkan KPU Kota Surabaya yang dinilai tidak siap, namun dirinya juga menanyakan kinerja Panwaslu yang terbilang kurang efektif dalam hal pengawasannya.
"KPU Kota Surabaya tidak siap pada Pilkada kali ini. Panwas juga kurang pengawasannya," katanya. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2015
"Untuk hasil cetakan yang dibuat pihak rekanan KPU Kota Surabaya, kecerahannya belum persis. Sehingga harus ada perbaikan," kata Ketua Tim Pemenangan Rasiyo-Lucy Agung Nugroho disela rapat dengan KPU Kota Surabaya terkait pembahasan proofing yang dilakukan secara tertutup di Kantor KPU Kota Surabaya, Selasa.
Agung menyesalkan hasil cetakan yang dibuat oleh pihak KPU Kota Surabaya yang diserahkan ke pihak rekanan. Dirinya ingin betul-betul warna yang ada pada surat suara sesuai foto paslon yang telah diserahkan dulu.
"Untuk hasil cetakan yang dibuat pihak rekanan KPU Kota Surabaya, kecerahannya belum persis sehingga harus ada perbaikan," katanya.
Mantan Komisioner KPU Provinsi Jatim ini membeberkan terkait warna baju Paklik Rasiyo Calon Wali Kota Surabaya tidak sama dengan warna latar belakangnya.
"Yang janggal itu terkait warna baju yang sama dengan backgroundnya dan warna wajah Paklik Rasiyo yang tidak sesuai foto yang kami kirim," katanya.
Selain itu, Agung juga menyayangkan kinerja KPU Kota Surabaya yang terkesan lambat terkait pemasangan alat peraga kampanye (APK). Menurutnya, kekurangan APK di beberapa Kecamatan yang belum terpasang tak hanya merugikan paslon melainkan juga merugikan masyarakat warga Kota Surabaya.
Apalagi, lanjut dia, dirinya menyatakan banyak APK yang telah hilang dan rusak tak kunjung diganti. "Kalau penggantian APK yang rusak dan hilang itu menunggu pemasangan di 31 Kecamatan tuntas yang merugi itu warganya. Kalau menunggu kolektif, warga tidak akan tersapa," terangnya.
Dirinya bahkan mengancam jika tak kunjung diganti terkait APK yang hilang maupun rusak, tim akan menggantikan sendiri tanpa menunggu rekanan KPU Kota Surabaya mengganti.
"Kalau KPU tidak segera mengganti APK yang hilang dan rusak, kami akan mengganti sendiri," tegasnya.
Hal sama juga dilakukan, Tim Pemanangan Risma-Whisnu. Juru Bicara Tim Sukses Pasangan Risma-Whisnu, Didik Prasetyono meminta kepada pemenang tender mencetak surat suara ke kertas terlebih dahulu. Dirinya pun menambahkan, bukan berupa contoh dari kertas biasa melalui proses print.
"Kami menyesalkan hal ini. Sudah alat peraganya sedikit, partisipasi masyarakat sangat ditekan. Hal ini jauh lebih buruk dari yang 5 tahun lalu," kata Komisioner KPU Jatim ini.
Ia menjelaskan pihaknya ingin kontrol terhadap kertas suara dan hasil cetakan benar-benar terjamin kualitasnya, sehingga dalam proses proofing, perlu ditunjukan surat suara aslinya. "Nanti ada koordinasi lanjutan soal surat suara ini," ujarnya.
Dalam surat suara tersebut, lanjut dia, pasangan calon yang diusung PDI Perjuangan mengenakan baju putih dengan simbol bendera merah putih di dada kiri.
Sementara untuk latar belakang gambar paslon nomor urut dua, desainnya ditentukan KPU Surabaya. "Sebenarnya kami tidak ada masalah dengan desainnya, hanya ingin contoh surat suara asli," tandasnya.
Tak hanya menyayangkan KPU Kota Surabaya yang dinilai tidak siap, namun dirinya juga menanyakan kinerja Panwaslu yang terbilang kurang efektif dalam hal pengawasannya.
"KPU Kota Surabaya tidak siap pada Pilkada kali ini. Panwas juga kurang pengawasannya," katanya. (*)
Editor : Slamet Hadi Purnomo
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2015