Surabaya (Antara Jatim) - Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Surabaya menolak permintaan Dinas
Perhubungan (Dishub) Kota Surabaya untuk menurunkan target pendapatan
tarif parkir dalam Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) APBD 2015 yakni
tetap Rp25 miliar.
Anggota Banggar DPRD Surabaya Vinsensius Awey di Surabaya, Selasa, mengatakan penurunan ini dilakukan lantaran Dishub pesimistis target pendapatan itu akan tercapai.
"Permintaan penurunan target itu lebih disebabkan amburadulnya program dan perencanaan Dishub," katanya.
Dishub beralasan, lanjut dia, kenaikan tarif parkir baru diberlakukan pada awal Agustus 2015. Dengan waktu yang tinggal empat bulan, maka kecil kemungkinan target awal bisa tercapai.
"Kami minta agar target tidak diturunkan. Jadi tetap seperti target awal yakni Rp25 miliar," katanya. Seharusnya, lanjut dia, ketika Dishub memutuskan target pendapatan Rp25 miliar pada awal tahun anggaran, mereka sudah paham program apa saja yang harus dikerjakan.
Sementara itu, Sekretaris Komisi B Bidang Perekonomian DPRD Kota Surabaya Edi Rachmat meminta Dishub untuk meminimalkan kebocoran pendapatan parkir.
Untuk meminimalkan kebocoran, lanjut dia, pihaknya menyarankan beberapa langkah untuk Dishub. Seperti tiap titik parkir diberi spanduk berisi peraturan daerah (perda) tentang parkir. Isinya memuat tarif parkir yang ditetapkan Pemkot.
Selain itu, kata dia, tahun depan direncanakan penggunaan mesin parkir otomatis. "Kami sendiri saat ini sudah menyiapkan payung hukumnya, berupa raperda inisiatif tentang penyelenggaraan parkir," ujarnya.
Plt Kepala Dishub Kota Surabaya, Irvan Wahyu Drajat mengatakan, penurunan target ini dilakukan dengan mengacu kenyataan di lapangan. Hingga saat ini pencapaian baru sebesar Rp11,6 miliar.
Untuk penetapan target pendapatan tahun ini mencapai dua kali lipat dari tahun lalu. Salah satu pertimbangannya adalah adanya kenaikan tarif parkir tepi jalan umum (TJU).
"Tapi yang terjadi di lapangan, kenaikan tarif parkir TJU baru bisa dilakukan pertengahan bulan Agustus sehingga untuk mendongkrak pendapatan masih sedikit berat," katanya.
Kondisi ini, kata dia, diperparah dengan masih banyaknya juru parkir (jukir) nakal yang memungkinkan potensi kebocoran masih ada. Bukan hanya dari sektor retribusi parkir yang mengalami penurunan pendapatan, namun penurunan pendapatan juga diturunkan dari sektor uji kir kendaraan.(*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2015
Anggota Banggar DPRD Surabaya Vinsensius Awey di Surabaya, Selasa, mengatakan penurunan ini dilakukan lantaran Dishub pesimistis target pendapatan itu akan tercapai.
"Permintaan penurunan target itu lebih disebabkan amburadulnya program dan perencanaan Dishub," katanya.
Dishub beralasan, lanjut dia, kenaikan tarif parkir baru diberlakukan pada awal Agustus 2015. Dengan waktu yang tinggal empat bulan, maka kecil kemungkinan target awal bisa tercapai.
"Kami minta agar target tidak diturunkan. Jadi tetap seperti target awal yakni Rp25 miliar," katanya. Seharusnya, lanjut dia, ketika Dishub memutuskan target pendapatan Rp25 miliar pada awal tahun anggaran, mereka sudah paham program apa saja yang harus dikerjakan.
Sementara itu, Sekretaris Komisi B Bidang Perekonomian DPRD Kota Surabaya Edi Rachmat meminta Dishub untuk meminimalkan kebocoran pendapatan parkir.
Untuk meminimalkan kebocoran, lanjut dia, pihaknya menyarankan beberapa langkah untuk Dishub. Seperti tiap titik parkir diberi spanduk berisi peraturan daerah (perda) tentang parkir. Isinya memuat tarif parkir yang ditetapkan Pemkot.
Selain itu, kata dia, tahun depan direncanakan penggunaan mesin parkir otomatis. "Kami sendiri saat ini sudah menyiapkan payung hukumnya, berupa raperda inisiatif tentang penyelenggaraan parkir," ujarnya.
Plt Kepala Dishub Kota Surabaya, Irvan Wahyu Drajat mengatakan, penurunan target ini dilakukan dengan mengacu kenyataan di lapangan. Hingga saat ini pencapaian baru sebesar Rp11,6 miliar.
Untuk penetapan target pendapatan tahun ini mencapai dua kali lipat dari tahun lalu. Salah satu pertimbangannya adalah adanya kenaikan tarif parkir tepi jalan umum (TJU).
"Tapi yang terjadi di lapangan, kenaikan tarif parkir TJU baru bisa dilakukan pertengahan bulan Agustus sehingga untuk mendongkrak pendapatan masih sedikit berat," katanya.
Kondisi ini, kata dia, diperparah dengan masih banyaknya juru parkir (jukir) nakal yang memungkinkan potensi kebocoran masih ada. Bukan hanya dari sektor retribusi parkir yang mengalami penurunan pendapatan, namun penurunan pendapatan juga diturunkan dari sektor uji kir kendaraan.(*)
Editor : Endang Sukarelawati
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2015