Surabaya (Antara Jatim) - Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI Sumardi mengemukakan 10 daerah di Jawa Timur yang akan menggelar pilkada, 9 Desember 2015, termasuk dalam wilayah berpotensi konflik.
"Dari data yang disampaikan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jatim, ada 10 dari 19 kabupaten/kota berpotensi konflik," ujarnya pada Seminar Pilkada Serentak di Jawa Timur Berintegritas dan Bermartabat yang diselenggarakan PWI Jawa Timur di Surabaya, Jumat.
Kesepuluh daerah tersebut yakni Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Sumenep, Kabupaten Jember, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Tuban, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Ngawi, Kota Blitar, Kabupaten Kediri dan Kota Pasuruan.
Jenderal bintang dua itu menjelaskan faktor potensi kerusuhan antara lain terjadi pada saat kampanye dan rekapitulasi penghitungan suara.
Kendati demikian, kata dia, Jawa Timur menjadi daerah yang dikategorikan sebagai daerah sedang-sedang, bukan dalam skala kerawanan konflik parah.
"Kami harapkan pilkada serentak di Jatim berlangsung lancar, aman dan sukses tanpa adanya gesekan apapun. Kami yakin itu karena masyarakat di Jatim sudah sangat dewasa menghadapi ini," kata mantan Gubernur Akademi Militer tersebut.
Selanjutnya, untuk mengamankan pelaksanaan pilkada, Kodam V/Brawijaya menyiapkan satuan-satuan kewilayahan dalam membantu pengamanan yang dilakukan kepolisian karena memang sifanya sebagai "back up".
"Tapi kami menyiapkan satuan tempur jika sewaktu-waktu diminta bantuan pengamanan," kata jenderal lulusan Akmil 1984 tersebut.
Sementara itu, hal senada disampaikan Wakapolda Jatim Brigjen Pol Eddy Hariyanto yang menyebutkan bahwa potensi kerusuhan biasanya terjadi pada keterlambatan distribusi logistik, hilangnya alat perlengkapan, bencana alam, sabotase, penghadangan, perusakan dan duplikasi surat suara.
Selain itu, lanjut dia, pelanggaran data seperti rekayasa daftar pemillih tetap (DPT) dan pemalsuan data juga menjadi faktor penentu.
"Tahapan kampanye juga berpotensi menimbulkan kerusuhan, seperti kampanye tak sesuai jadwal, waktu dan tempat, merusak atribut kampanye," kata jenderal bintang satu tersebut.
Terkait pengamanan, Polda Jatim menyiapkan 21.143 personel untuk mengamankan pilkada serentak di Jatim, belum termasuk bantuan keamanan dari instansi lain, seperti Linmas.
"Khusus anggaran Pilkada sudah tak ada kendala. Total anggaran keamanan Rp64,9 miliar ditambah anggaran pendukung Rp3,8 miliar, seperti wilayah Surabaya ada Polrestabes dan Polres Pelabuhan Tanjung Perak," katanya. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2015
"Dari data yang disampaikan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jatim, ada 10 dari 19 kabupaten/kota berpotensi konflik," ujarnya pada Seminar Pilkada Serentak di Jawa Timur Berintegritas dan Bermartabat yang diselenggarakan PWI Jawa Timur di Surabaya, Jumat.
Kesepuluh daerah tersebut yakni Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Sumenep, Kabupaten Jember, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Tuban, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Ngawi, Kota Blitar, Kabupaten Kediri dan Kota Pasuruan.
Jenderal bintang dua itu menjelaskan faktor potensi kerusuhan antara lain terjadi pada saat kampanye dan rekapitulasi penghitungan suara.
Kendati demikian, kata dia, Jawa Timur menjadi daerah yang dikategorikan sebagai daerah sedang-sedang, bukan dalam skala kerawanan konflik parah.
"Kami harapkan pilkada serentak di Jatim berlangsung lancar, aman dan sukses tanpa adanya gesekan apapun. Kami yakin itu karena masyarakat di Jatim sudah sangat dewasa menghadapi ini," kata mantan Gubernur Akademi Militer tersebut.
Selanjutnya, untuk mengamankan pelaksanaan pilkada, Kodam V/Brawijaya menyiapkan satuan-satuan kewilayahan dalam membantu pengamanan yang dilakukan kepolisian karena memang sifanya sebagai "back up".
"Tapi kami menyiapkan satuan tempur jika sewaktu-waktu diminta bantuan pengamanan," kata jenderal lulusan Akmil 1984 tersebut.
Sementara itu, hal senada disampaikan Wakapolda Jatim Brigjen Pol Eddy Hariyanto yang menyebutkan bahwa potensi kerusuhan biasanya terjadi pada keterlambatan distribusi logistik, hilangnya alat perlengkapan, bencana alam, sabotase, penghadangan, perusakan dan duplikasi surat suara.
Selain itu, lanjut dia, pelanggaran data seperti rekayasa daftar pemillih tetap (DPT) dan pemalsuan data juga menjadi faktor penentu.
"Tahapan kampanye juga berpotensi menimbulkan kerusuhan, seperti kampanye tak sesuai jadwal, waktu dan tempat, merusak atribut kampanye," kata jenderal bintang satu tersebut.
Terkait pengamanan, Polda Jatim menyiapkan 21.143 personel untuk mengamankan pilkada serentak di Jatim, belum termasuk bantuan keamanan dari instansi lain, seperti Linmas.
"Khusus anggaran Pilkada sudah tak ada kendala. Total anggaran keamanan Rp64,9 miliar ditambah anggaran pendukung Rp3,8 miliar, seperti wilayah Surabaya ada Polrestabes dan Polres Pelabuhan Tanjung Perak," katanya. (*)
Editor : Masuki M. Astro
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2015