Surabaya, (Antara Jatim) - Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat akan mengirimkan 15 rekomendasi hasil Musyawarah Nasional (Munas) IX ke pemerintah untuk menjadi perhatian dan ditindaklanjuti.
"Rekomendasi-rekomendasi yang sudah dihasilkan akan dikirim ke pemerintah dan diharapkan segera menjadi perhatian," ujar Ketua Umum MUI Pusat KH Ma'ruf Amin kepada wartawan usai pelaksanaan Munas IX MUI di Surabaya, Jatim, Kamis.
Dari 15 rekomendasi tersebut, satu poin di antaranya mengamanatkan kepada pengurus MUI Pusat untuk mengeluarkan fatwa tentang wajibnya umat Islam memilih Presiden dan Wakil Presiden dan Kepala Daerah yang Muslim.
"Itu bersifat imbauan dan supaya umat tidak bingung. Tapi, tetap semua harus sesuai dengan konstitusi yang ada, sebab keinginan dan kemauan harus berjalan berdasarkan konstitusi," ucapnya.
Rekomendasi lainnya, yakni mendesak pemerintah dan aparat penegak hukum menindak tegas sesuai peraturan perundang-undangan berlaku terkait berkembanganya sekte/kelompok dan paham keagamaan ekstrem, pluralisme agama dan liberalisme, sekulerisme serta komunisme dengan segala bentuknya yang mengancam kehidupan berahama dan bernegara.
Kemudian, mendesak pemerintah dan aparat keamanan untuk menegakkan hukum terhadap pelaku dan aktor intelektual secara adil, tegas dan trasparan sesegera mungkin, serta membangun kembali rumah kios dan masjid baru di lokasi tanah yang bersertifikat milik umat Islam Tolikara.(*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2015
"Rekomendasi-rekomendasi yang sudah dihasilkan akan dikirim ke pemerintah dan diharapkan segera menjadi perhatian," ujar Ketua Umum MUI Pusat KH Ma'ruf Amin kepada wartawan usai pelaksanaan Munas IX MUI di Surabaya, Jatim, Kamis.
Dari 15 rekomendasi tersebut, satu poin di antaranya mengamanatkan kepada pengurus MUI Pusat untuk mengeluarkan fatwa tentang wajibnya umat Islam memilih Presiden dan Wakil Presiden dan Kepala Daerah yang Muslim.
"Itu bersifat imbauan dan supaya umat tidak bingung. Tapi, tetap semua harus sesuai dengan konstitusi yang ada, sebab keinginan dan kemauan harus berjalan berdasarkan konstitusi," ucapnya.
Rekomendasi lainnya, yakni mendesak pemerintah dan aparat penegak hukum menindak tegas sesuai peraturan perundang-undangan berlaku terkait berkembanganya sekte/kelompok dan paham keagamaan ekstrem, pluralisme agama dan liberalisme, sekulerisme serta komunisme dengan segala bentuknya yang mengancam kehidupan berahama dan bernegara.
Kemudian, mendesak pemerintah dan aparat keamanan untuk menegakkan hukum terhadap pelaku dan aktor intelektual secara adil, tegas dan trasparan sesegera mungkin, serta membangun kembali rumah kios dan masjid baru di lokasi tanah yang bersertifikat milik umat Islam Tolikara.(*)
Editor : Chandra Hamdani Noer
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2015