Surabaya (Antara Jatim) - Ketua DPW Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) Jawa Timur Chriswanto Santoso menyatakan sumber-sumber gerakan radikal ISIS di provinsi itu sudah mulai hilang, menyusul serangkaian aksi aparat TNI/Polri. "Selain peran aparat TNI/Polri, keberadaan ISIS di Jatim juga dipersempit oleh sosialisasi tentang ISIS kepada masyarakat yang dilakukan NU dan Muhammadiyah bersama aparat pemerintah. Kalau di Banten, NU dan Muhammadiyah tidak seperti di sini," katanya di Surabaya, Minggu. Di sela Musyawarah Daerah VII LDII Kota Surabaya di Aula Pesantren Sabilurrosyidin, Gayungan, Surabaya, ia mengatakan LDII Surabaya juga tidak mau ketinggalan, karena itu LDII melalui salah satu rekomendasi dalam Musda VII akan menolak ideologi ala ISIS dan mendukung aksi TNI/Polri dalam menangani organisasi tersebut. Menurut dia, ISIS yang dibiarkan berkembang justru akan memunculkan gerakan Islam-phobia yang luar biasa, karena itu NU, Muhammadiyah, LDII, dan umat Islam lainnya berperan untuk mengampanyekan bahwa tidak banyak umat Islam pengikut ISIS. "Untuk itulah, Musda LDII Kota Surabaya juga ditandai dengan ikrar antikekerasan dan antiradikalisme bersama Forpimda Kota Surabaya," katanya dalam acara yang dihadiri Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini dan perwakilan TNI/Polri setempat. Dalam kesempatan itu, Wali Kota Risma menilai LDII sudah bagus dalam membina generasi muda selama ini, termasuk dengan ikrar antikekerasan dan radikalisme. "LDII sangat bagus, karena membina langsung generasi muda dalam pemberantasan narkoba, antikekerasan dan radikalisme," katanya, didampingi Ketua DPD LDII Kota Surabaya HM Amien Adhy. Oleh karena itu, ia berharap semua pihak melakukan hal yang sama seperti LDII agar generasi muda menjadi kuat. "Kalau anak-anak muda kita tidak diamankan ya hancur, karena itu kita masukkan shelter, sebab kalau masuk tahanan akan tambah pintar (dalam kriminalitas)," katanya. Ditanya tentang peran LDII dalam penanganan pengungsi Rohingya, Ketua DPW LDII Jawa Timur Chriswanto Santoso yang juga salah satu Ketua DPP LDII itu menyatakan DPW LDII Aceh bekerja sama dengan Wagub setempat mengumpulkan pakaian bekas untuk pengungsi Rohingya. "Tapi, pemerintah juga harus segera melakukan pembicaraan dengan pemerintah Myanmar, Bangladesh, dan UNHCR untuk membahas nasib mereka, sebab kalau hanya pakaian dan makanan mungkin mudah, tapi bagaimana dengan camp mereka," katanya. Ia menambahkan bantuan kepada pengungsi Rohingya memang tidak melihat alasan agama, kecuali faktor kemanusiaan, namun kelanjutan dari penanganan kemanusiaan itu juga harus dilakukan melalui pertemuan G to G (government to government). (*)

Pewarta:

Editor : Akhmad Munir


COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2015