Surabaya (Antara Jatim) - Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengharapkan Pemerintah Kota Mojokerto meniru langkah Surabaya dalam hal penutupan lokalisasi di wilayah setempat yang sampai sekarang menemui kendala karena diduga keterlibatan pihak tertentu. "Pemkot Surabaya tegas menutup Lokalisasi Dolly, dan Pemkot Mojokerto juga harus tegas menutup Lokalisasi Balong Cangkring," ujar Kepala Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Pemprov Jatim Hizbul Wathon di Surabaya, Rabu. Kendati demikian, pihaknya akan tetap mengedepankan cara-cara persuasif dan manusiawi karena dalam hal ini yang ditangani adalah manusia. Pemprov, kata dia, juga mengaku tidak akan surut berkomunikasi dengan pihak manapun, terutama aparat untuk menyukseskan penutupan ini. "Pemkot Mojokerto harus lebih berani dan tegas memerangi kemaksiatan yang terjadi di wilayahnya," tukas mantan Sekretaris Korpri Jatim tersebut. Selain itu, pihaknya juga akan berkoordinasi dengan Polda Jatim serta Kodam V/Brawijaya agar menginstruksikan kepada aparatnya di daerah untuk terlibat aktif memerangi maksiat. "Tentu kami akan upayakan dengan pihak-pihak terkait utamanya aparat keamanan dan bersama-sama menyelesaikan persoalan ini secara kondusif," tukasnya. Menurut dia, mengentas para wanita tuna susila (WTS) dan mengajaknya kembali ke masyarakat tidak boleh setengah-setengah, sekaligus akan menjadi momen terakhir penutupan lokalisasi seluruh Jatim. Ia menjelaskan, para WTS yang keluar dari lokalisasi akan mendapat bantuan dari Pemprov dalam bentuk Usaha Ekonomi Produktif (UEP) sebesar Rp3 juta per orang. Kemudian dari Kementerian Sosial juga ada bantuan untuk jatah hidup dan biaya transportasi sebesar Rp2.050.000, sehingga total yang diberikan ke WTS nantinya dalah sebesar Rp5.050.000.(*)

Pewarta:

Editor : Chandra Hamdani Noer


COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2015