Surabaya (Antara Jatim) - Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar versi Musyawarah Nasional Bali mengklaim pengurus di tingkat Provinsi Jawa Timur solid dan tidak terpengaruh konflik dualisme di tingkat atasnya. "Semua kader dan pengurus Partai Golkar di Jatim sadar bahwa konflik di tingkat pusat itu bukan perpecahan tapi perebutan kekuasaan di DPP, jadi tidak perlu dibawa di tingkat provinsi dan kabupaten/kota," ujar Wakil Sekretaris Jenderal DPP Golkar versi Munas Bali Ridwan Hisjam di Surabaya, Senin. Kedatangan anggota Komisi X DPR RI tersebut dalam rangka konsolidasi dan rapat harian Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Jatim di kantornya, Jalan Ahmad Yani Surabaya. Ia juga membantah jika partai berlambang pohon beringin itu pecah akibat dualisme kepengurusan di tingkat pusat yakni antara DPP hasil Munas Bali dibawah kepemimpinan Aburizal Bakrie-Idrus Marham dan Munas Ancol dibawah kepemimpinan Agung Laksono-Zainuddin Amali. Tatok, sapaan akrabnya, menambahkan bahwa munculnya dualisme kepengurusan di Jatim tidak benar adanya karena setelah dilakukan klarifikasi semuanya membantah. "Orang-orang yang dimasukkan pengurus DPD Golkar Jatim versi Agung Laksono itu tidak diklarifikasi terlebih dulu sehingga mereka bingung karena secara tiba-tiba namanya dimasukkan dalam kepengurusan," ucapnya. Tidak itu saja, lanjut dia, surat keputusan dari DPP PG hasil Munas Ancol terkait susunan pengurus di Jatim juga dibuat sebelum putusan sela Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Pihaknya juga mengimbau agar kader golkar di Jatim tidak ikut "ISIS" (Asal Sana Asal Sini), namun mengedepankan legalitas atau hukum. "Apalagi Putusan sela PTUN sudah jelas, yakni mengembalikan pada kepengurusan DPP hasil Munas Riau dimana ketua umum dijabat Aburizal Bakrie dan sekjen dijabat Idrus Marham dengan masa bakti 2011-2015," tukasnya. Dalam waktu dekat, Golkar Jatim Jatim akan mengumpulkan ketua dan sekretaris DPD PG kabupaten/kota untuk diberi pengarahan untuk tidak ikut-ikutan ke salah satu pengurus. Tidak itu saja, Pengurus Golkar Jatim juga akan berkeliling ke seluruh Jatim untuk memberikan penjelasan yang benar terkait konflik DPP kepada pengurus kecamatan hingga di desa-desa supaya dualisme ini tak merembet ke bawah. Sebelumnya, nama-nama pengurus DPD Golkar Jatim versi Munas Ancol beredar dengan posisi ketua dijabat Taufik Hidayat, Ketua Harian Sahat Tua Simandjuntak, Sekretaris Sarmuji dan Bendahara Adies Kadir. Sektetaris (Plt) DPD I Partai Golkar Jatim Sarmuji membenarkan pembentukan kepengurusan tersebut sesuai Surat Keputusan (SK) per tanggal 30 Maret 2015. "Sejauh ini, Plt DPD Partai Golkar Jatim masih menunggu perintah DPP. Setelah itu, koordinasi ke Jatim. Insya Allah dalam minggu ini sudah berjalan," katanya kepada wartawan. (*)

Pewarta:

Editor : Tunggul Susilo


COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2015