Kediri (Antara Jatim) - Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa menekankan agar pemerintah daerah tetap melakukan pendampingan kepada seluruh penghuni lokalisasi baik pekerja maupun muncikarinya pascapenutupan lokalisasi. "Yang penting itu setelahnya (penutupan lokalisasi). Kalau mereka masuk ke lokalisasi karena masalah ekonomi, ada UEP (usaha ekonomi produktif), ada program 'life skill' bisa jadi modal," katanya saat menghadiri peringatan hari lahir ke-69 Muslimat NU di kantor Muslimat NU Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, Minggu. Ia mengatakan, pendampingan itu penting dilakukan, agar pemerintah daerah pun mengetahui dengan pasti pemanfaatan dana yang telah diberikan serta berhasilnya program pelatihan atau "life skill". Penghuni sebelumnya juga diharapkan tidak kembali melakukan aktivitas prostitusi, bahkan di tempat yang berbeda. Pihaknya juga menambahkan, sudah ada pembagian tugas dan tanggung jawab untuk penanganan masalah lokalisasi di Indonesia, baik yang harus dilakukan oleh pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah. Tugas kementerian, lanjut dia, memberikan 'support' untuk program UEP serta memberikan bantuan modal kepada mantan pekerja seks komersial. Sementara itu, untuk muncikari menjadi tanggung jawab dari pemerintah daerah. Ia juga mengatakan, sampai saat ini belum semua lokalisasi di Indonesia ditutup. Jumlah lokalisasi yang masih terdata di kementerian sosial mencapai 49 yang tersebar di seluruh Indonesia, dan saat ini sudah setengahnya ditutup, sementara, lainnya masih belum. Pihaknya mengatakan, penutupan lokalisasi memerlukan perhitungan yang tegas dan sebelumnya ada inisiatif dari pemerintah daerah. Mereka memastikan kapan lokalisasi di tempat mereka siap ditutup. (*)

Pewarta:

Editor : Masuki M. Astro


COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2015