Pamekasan (Antara Jatim) - Forum Kajian Kebijakan Publik (FKKP) Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur, menyarakan Bupati Achmad Syafii agar melakukan evaluasi terhadap tim teknis di lembaga eksekutif, menyusul rendahnya serapan anggaran APBD Pemkab Pamekasan pada semester pertama 2014 ini yang hanya 30 persen. Ketua FKKP Kabupaten Pamekasan Muid Syakrani, Sabtu mengatakan, rendahnya serapan APBD setempat menunjukkan bahwa tim teknis eksekutif belum mampu bekerja secara maksimal, sehingga perlu dilakukan evaluasi secara menyeluruh. "Permasalahannya, mereka kan tinggal menindaklanjuti, karena anggaran berbagai program pembangunan telah tersedia," kata Muid. Jika hingga Agustus 2014 ini serapan anggaran hanya sekitar 30 persen, maka hingga akhir tahun anggaran FKKP memperkirakan hanya sekitar 50 mengingat masa anggaran tahun 2014 kini tinggal empat bulan lagi. "Kami kira bupati tidak salah mengganti pimpinan SKPD yang terbukti berkinerja buruk, dan ini demi untuk percepatan pembangunan di Pamekasan," kata Muid. Mantan aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Pamekasan ini lebih lanjut menjelaskan, di tingkat eksekutif, tim teknis yang memiliki peran signifikan dalam mengkoordinasikan berbagai program pemerintahan dan pembangunan di lingkungan Pemkab Pamekasan adalah Sekretaris Daerah (Sekda). Sekda selaku koordinator tim teknis, seharusnya mampu memberikan motifasi kepada pimpinan SKPD untuk melakukan serapan anggaran lebih maksimal, dan tidak membiarkan pimpinan dinas teknis bekerja lamban. "Kenapa demikian, karena dampaknya adalah masyarakat. Bayangkan apabila hingga Agustus ini banyak proyek pembangunan di Pamekasan yang belum digelar dengan alasan yang tidak jelas. Padahal anggaran dari berbagai program pembangunan itu telah didog oleh DPRD Pamekasan pada awal tahun anggaran," kata Muid. Lemahnya serapan anggaran di Kabupaten Pamekasan ini sebelumnya juga sempat diprotes para polikus dan pengurus partai partai oposisi di Pamekasan, seperti Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Gerindra. Ketua DPC Partai Gerinda Pamekasan menyatakan, selain serapan anggaran yang lemah karena hingga kini proyek pembangunan belum digelar, juga banyak bantuan untuk pemberdayaan masyarakat miskin yang salah sasaran. Tim teknis pemkab, kata dia, seharusnya bergerak cepat melakukan perbaikan, dan tidak menunggu instruksi dari pimpinan, yakni Bupati Pamekasan. Secara terpisah, Sekretaris Daerah (Sekda) Pamekasan Alwi menyatakan, tidak maksimalnya serapan anggaran pada APBD tahun 2014 ini karena terkendala aturan baru. Menurutnya, saat ini ada aturan baru tentang Sertifikat Badan Usaha (SBU) oleh kementerian PU, sehingga semua rekanan harus melakukan penyesuaian. "Inilah yang menyebabkan pemkab hingga kini belum melakukan gelar proyek lelang proyek pembangunan di Pamekasan," kata Alwi. Ia berjanji, pada September 2014, seluruh program yang telah direncanakan oleh setiap SKPD di lingkungan pemkab Pamekasan akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ada. Alwi juga berjanji akan terus mendorong masing-masing pimpinan SKPD di lingkungan Pemkab Pamekasan agar bisa segera merealisasikan semua program kerja yang telah dicanangkan, sehingga serapan anggaran lebih maksimal. Termasuk, katanya, memberikan pengayoman yang sama kepada masing-masing pimpinan SKPD, sebagaimana menjadi sorotan banyak kalangan selama ini. (*)

Pewarta:

Editor : Tunggul Susilo


COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2014