Jember (Antara Jatim) - Pengamat politik Universitas Jember, Drs Joko Susilo MSi, menegaskan bahwa 80 persen kabinet pemerintahan terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla harus dati kalangan profesional. "Idealnya komposisi para menteri dari profesional sebesar 80 persen, sedangkan sisanya 20 persen bisa diisi perwakilan partai politik koalisi yang memiliki kompetensi di bidangnya," kata Joko di Jember, Rabu. Politisi dari parpol, lanjut dia, memang tidak bisa dihapus dalam komposisi kabinet karena calon presiden dan calon wakil presiden terpilih Jokowi-JK maju dalam Pemilu Presiden 2014 diantarkan oleh kekuatan partai politik. "Koalisi parpol yang dibangun PDI Perjuangan yakni koalisi tanpa syarat, sehingga tidak boleh melakukan bagi-bagi kue kekuasaan dalam kabinet, namun jasa politik dari parpol koalisi tetap tidak bisa dilupakan." tuturnya. Joko menilai keberadaan perwakilan parpol dalam kabinet tidak masalah, namun porsinya tidak boleh terlalu besar dan pemilihan posisinya harus diatur secara cermat, sehingga para politisi tersebut harus memiliki kemampuan di bidangnya. "Menteri-menteri dengan posisi strategis dan memerlukan kompetensi harus dipegang oleh kalangan profesional, sehingga visi dan misi yang sudah dipaparkan oleh Jokowi-JK dalam kampanye bisa diimplentasikan untuk memperbaiki kehidupan bangsa Indonesia," ucap pengajar Ilmu Hubungan Internasional itu.(*)

Pewarta:

Editor : Chandra Hamdani Noer


COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2014