Surabaya (Antara Jatim) - Provinsi Jawa Timur saat ini masih membutuhkan sebanyak 530.000 unit Rumah Sejahterah Tapak (RST) khusus masyarakat menengah ke bawah, masing-masing 212 ribu unit di kawasan perkotaan dan 318.000 unit di kawasan pedesaan.
"Rumah itu harganya berkisar Rp88 juta. Jatim masih membutuhkannya dan diupayakan segera terealisasi," ujar Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Akhmad Sukardi di sela pembukaan Musda IV DPD Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman se-Indonesia, Rabu.
Ia mengatakan, sampai kapan pun rumah itu menjadi masalah pokok bagi semua lapisan masyarakat. Secara otomatis, masalah ini juga menjadi masalah pokok dan penting bagi pemerintah karena untuk pemenuhan kuota rumah rakyat.
"Kami butuh banyak dukungan serta kelancaran dari semua pihak, utamanya masalah perizinan. Seperti PLN, PDAM maupun izin pembangunan rumah (IMB) dan kepengurusan tanah di BPN," kata mantan Asisten IV Setdaprov Jatim tersebut.
Sedangkan, kata dia, masalah perizinan perumahan ada di kabupaten/kota. Sehingga, untuk masalah ini yang harus berkiprah adalah bupati dan wali kota karena yang memiliki wilayah.
"Kalau perizinan ada di provinsi, sudah tidak jadi masalah karena perizinan di provinsi sudah satu atap dan prosesnya tidak pakai lama, ditambah gratis tanpa biaya sepeserpun," ucap dia.
Karena itulah, lanjut Sukardi, melalui Musda IV APERSI Jatim ini, nantinya Bupati dan Wali Kota di Jatim agar mempermudah dalam memberikan perizinan, baik IMB maupun PLN dan PDAM serta BPN.
Ia menjelaskan, sebagai gambaran, pembangunan kebutuhan rumah di Jatim pada 2010 sebanyak 1.015 unit, tahun 2011 sebanyak 16.300 unit dari target 20.000 unit, dan tahun 2012 sebanyak 20.182 unit dari target 25.000 unit.
"Kemudian, pada 2013 sebanyak 21.000 unit dari target 28.000 unit. Selain rumah- rumah RST, Pemprov Jatim juga membangun rumah susun sewa serta diperuntukkan masyarakat kelas menengah ke bawah," tuturnya.
Sementara itu, Musda IV ini diikuti Ketua Bappeda, BPN, Kepala Cabang Bank-Bank yang hubungannya dengan perumahan, kepala PLN, PDAM dan kepala Perumnas kabupaten/kota se-Jatim, serta dari sebelas Provinsi di Indonesia. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2014
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2014