Malang (Antara Jatim) - Pemerintah Kota Malang, Jawa Timur, terpaksa merekrut tenaga honorer sebanyak 75 orang yang akan ditempatkan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) kota itu, karena pengajuan dari jalur calon pegawai negeri sipil tidak disetujui. Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Malang Supriyadi di Malang, Selasa, mengakui banyak posisi di RSUD yang akan beroperasi tahun depan itu belum terisi, sedangkan pengajuan perekrutan dari jalur calon pegawai negeri sipil (CPNS) tidak disetujui. "Kami terpaksa merekrut tenaga honorer untuk memenuhi kebutuhan sejumlah posisi di RSUD, seperti tenaga medis, perawat serta ahli gizi," ujar Supriyadi, menambahkan. Tahun ini Pemkot Malang mengajukan 450 CPNS untuk mengisi sejumlah posisi di RSUD maupun tenaga pendidik. Namun, dari pengajuan sebanyak 450 CPNS itu hanya disetujui 40 orang saja dan seluruhnya adalah tenaga pendidik (guru). Melihat kondisi tersebut, lanjutnya, pemkot terpaksa merekrut tenaga honorer, sebab RSUD segera dioperasikan secara penuh. Sedangkan kebutuhan tenaga medis maupun lainnya masih belum tersedia. Selain akan merekrut tenaga honorer, katanya, RSUD itu nanti juga akan menempatkan perawat yang selama ini bertugas di puskesmas ditarik ke RSUD agar kebutuhan tenaga medis dan paramedis bisa terpenuhi. Menyinggung waktu rekrutmen tenaga kontrak (honorer) tersebut, Supriyadi mengatakan sekitar Desember tahun ini. "Kami berharap tenaga honorer yang lolos nantinya juga siap ditempatkan di RSUD ketika rumah sakit itu nanti mulai beroperasi," tegasnya. Pengajuan CPNS untuk tenaga medis, paramedis, ahli gizi dan keadministrasian yang akan ditempatkan di RSUD Pemkot Malang itu sudah dilakukan sejak beberapa tahun lalu, namun sampai saat ini masih belum disetujui. Padahal RSUD yang dibangun di kawasan Kedungkandang dengan anggaran sharing antara pemerintah pusat dan Pemkot Malang itu tahun depan sudah dioperasikan secara penuh. Selama ini RSUD tersebut baru membuka klinik untuk poli gigi, umum dan kandungan. RSUD yang dibangun di atas lahan seluas 5 hektare itu nantinya juga menjadi rumah sakit rujukan untuk pasien jaminan kesehatan masyarakat (jamkesmas), jaminan kesehatan daerah (jamkesda) dan warga kurang mampu yang mengantongi surat keterangan miskin (SKM).(*)

Pewarta:

Editor : Chandra Hamdani Noer


COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2013