Jakarta - Pemerintah dalam hal ini Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) dengan tegas tidak memberi rekomendasi penyelenggaraan kompetisi Indonesia Super League (ISL) dan Indonesia Premier League (IPL) musim ini. Pelaksana Tugas Menpora, Agung Laksono, di Jakarta, Jumat, mengatakan meski belum memberi rekomendasi, pemerintah tetap berpeluang mengeluarkan namun ada beberapa syarat yang harus dipenuhi pihak yang berpolemik yaitu PSSI dan KPSI serta Manajemen IPL-ISL. "Bisa saja pemerintah langsung memberi rekomendasi. Hanya sebatas rekomendasi yang bisa dikeluarkan. Untuk izin urusan kepolisian," katanya di Kantor Kemenpora Jakarta. Menurut dia, ada tiga hal yang harus dipenuhi oleh PSSI, KPSI serta manajemen IPL-ISL yaitu berkomitmen dan mewujudkan pembentukan satu timnas yang kuat untuk single event (Pra Piala Asia) maupun multi event seperti SEA Games. Timnas, kata dia, harus terdiri dari pelatih dan pemain terbaik yang berasal dari kompetisi ISL dan IPL maupun dari klub-klub binaan masyarakat lainnya. Jika diperlukan pengelolaan timnas dapat dilakukan oleh pihak yang dianggap netral. Syarat kedua, Manajemen IPL dan ISL maupun manajemen klub yang akan turut serta berkompetisi harus menyelesaikan kewajiban yaitu melunasi pembayaran gaji pemain dan pelatih yang menjadi tanggung jawabnya. "Kami tidak ingin ada pemain yang terlantar baik lokal maupun asing," katanya dengan tegas. Adapun persyarakat ketiga yang harus dipenuhi adalah penyelenggara kompetisi IPL dan ISL harus dilaksanakan dalam kerangka penyatuan kembali sepakbola Indonesia. Pernyataan dari pemerintah ini bertolak belakang dengan penyataan Badan Olahraga Profesional Indonesia (B0PI) yang sebelumnya telah mengeluarkan rekomendasi untuk pelaksanaan kompetisi ISL.*)

Pewarta:

Editor : FAROCHA


COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2013