Jakarta (ANTARA) - Hari Pangan Dunia (World Food Day) diperingati setiap tahun pada 16 Oktober yang bertepatan dengan terbentuknya Food and Agriculture Organization (FAO) pada 1945.
Peringatan hari pangan dunia pada tahun ini terasa semakin relevan bagi Indonesia karena di bawah pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, isu pangan kembali menjadi fokus strategis nasional.
Prabowo-Gibran membuat berbagai program besar yang diarahkan untuk memperkuat kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani.
Tentu semua sepakat, di tengah semangat besar itu, Hari Pangan Dunia bukan hanya soal perayaan capaian atau program pemerintah, melainkan saat untuk merenungkan kembali makna “pangan” sebagai hak dasar setiap warga negara: hak untuk memperoleh pangan yang cukup, bergizi, terjangkau, dan berkelanjutan tanpa mengorbankan kelestarian sumber daya alam serta kesejahteraan petani.
Serap gabah
Salah satu program utama yang sejak tahun lalu digencarkan adalah penyerapan gabah petani oleh Perum Bulog. Kebijakan ini patut diacungi jempol dengan sejumlah catatan.
Serap gabah sejatinya langkah strategis untuk memastikan harga dasar gabah tidak jatuh di saat panen raya, ketika pasokan melimpah dan pasar cenderung melemah. Selama ini, fluktuasi harga gabah sering kali membuat petani berada pada posisi paling rentan dalam rantai pasok pangan.
Pada 2025, program serap gabah Perum Bulog mencatat penyerapan sangat signifikan, mencapai 1,88 juta ton gabah hingga Mei 2025.
Angka ini diklaim tertinggi dalam sejarah Perum Bulog. Kebijakan yang mendasari program ini meliputi penetapan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah sebesar Rp6.500 per kilogram untuk Gabah Kering Panen (GKP) tanpa syarat kualitas berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 6/2025. Pemerintah memiliki target serapan gabah setara 3 juta ton beras.
Program ini tentu disambut baik petani. Kebijakan pemerintah jelas, berpihak pada petani. Ini dianggap kebijakan yang paling menguntungkan petani pada beberapa era ini.
Namun, harus diakui sebetulnya Perum Bulog berpotensi "babak belur". Karena itu, pemerintah harus melakukan penguatan Bulog agar keberlanjutan Perum Bulog tidak terancam.
Pemerintah harus menyiapkan gudang-gudang Bulog dan peralatan untuk memisahkan gabah berdasarkan kualitas yang telah ditetapkan serta ruang simpan yang mampu menjaga kualitas gabah dan beras.
Hal yang tak kalah penting adalah pemerintah harus memberi jalan keluar yang legal (outlet) untuk distribusi gabah/beras agar terjadi sirkulasi yang lancar arus keluar masuk gabah/beras di Bulog.
Jika hal ini tidak dilakukan, maka Perum Bulog seperti manusia yang terus menerus makan dan minum tetapi sulit buang air kecil, kentut, dan buang air besar. Perut kembung.
Di masa lalu, umumnya beras dari Bulog disalurkan untuk pegawai negeri dan bantuan sosial. Namun, saat ini "beras" pegawai negeri dan bantuan sosial umumnya dalam bentuk uang tunai meskipun di sebagian daerah masih tetap dalam bentuk beras.
Dampaknya, banyak gudang Bulog tidak mampu mendistribusikan berasnya dengan baik sehingga kualitas beras di gudang semakin menurun .
Memang pernah diupayakan untuk menjual beras secara retail hingga dalam bentuk sachet, tetapi tidak berlanjut karena sumberdaya manusia di Bulog memang tidak didesain sebagai agen pemasaran retail.
Melihat kondisi tersebut, perlu dipikirkan kembali "kerelaan" pegawai negeri yang saat ini menerima tunjangan beras dalam bentuk uang, untuk menerimanya dalam bentuk beras. Demikian pula beras untuk bantuan sosial idealnya menggunakan beras Bulog.
Jika itu dilakukan, Bulog perlu melakukan distribusi secara profesional dan menjaga beras tetap berkualitas agar tidak terjadi protes dari penerima tunjangan beras.
Cetak sawah
Program yang juga patut diacungi jempol adalah program cetak sawah. Dengan visi meningkatkan kemandirian pangan dan mengurangi ketergantungan impor, langkah ini layak diapresiasi karena memang laju konversi lahan sawah di Indonesia sulit untuk direm.
Cetak sawah memang kemestian sejarah yang harus dilakukan oleh siapapun yang berkuasa karena laju pertumbuhan penduduk juga tak dapat direm.
Namun, sejarah juga memberi pelajaran bahwa pencetakan sawah baru tidak selalu menjamin produktivitas tinggi di awal pembukaan lahan. Banyak lahan baru di kawasan marginal seperti lahan rawa atau lahan kering masam memiliki tantangan teknis yang besar, mulai dari kesuburan tanah yang rendah, hingga infrastruktur air yang terbatas.
Pada konteks ini, pemerintah harus mengakui dari awal, bahwa cetak sawah bukanlah proyek Bandung Bondowoso atau proyek Sangkuriang yang dapat dilakukan dalam satu malam secara instan.
Jika pemerintah mengklaim sawah yang baru dibuka di luar Jawa dapat berproduksi secara optimal seperti di Jawa dalam waktu 3-4 tahun, dapat dipastikan klaim tersebut bohong besar.
Pemerintah sedari awal harus memberi kesadaran pada rakyat bahwa cetak sawah adalah investasi jangka panjang yang hasilnya baru dapat dipetik 10—15 tahun ke depan, ketika tanah yang menjadi sawah telah stabil sehingga mampu memberikan hasil yang terbaik.
Mari tengok desa-desa transmigrasi di Sumatera dan Kalimantan yang baru dapat mensejahterakan rakyatnya setelah satu generasi.
Cetak sawah, termasuk di dalamnya food estate, adalah proyek investasi jangka panjang seperti juga menanam jati yang memerlukan kesabaran dan keberlanjutan.
Jika dikelola dengan pendekatan ekoregional dan sosial inklusif, maka cetak sawah termasuk food estate dapat menjadi contoh nyata keseimbangan antara ketahanan pangan dan keberlanjutan lingkungan.
Makan bergizi gratis
Di hilir, Pemerintah Prabowo memiliki program makan bergizi gratis. Program ini secara filosofis juga layak diapresiasi karena bentuk kepedulian negara pada rakyat.
Dengan menargetkan anak-anak sekolah dan kelompok rentan, program ini bukan sekadar memberi makan, tetapi juga membangun generasi sehat, cerdas, dan produktif di masa depan.
Bagi masyarakat menengah, program makan bergizi gratis mungkin dicibirkan, tetapi bagi masyarakat bawah program ini diakui sangat menolong.
Jika tak percaya, boleh dibuktikan sendiri dengan melihat program mandiri Jum’at berkah membagikan makan siang atau snack gratis setiap hari Jum’at setelah Shalat Jum’at.
Penulis telah membuktikan anak-anak berebutan ingin menikmati makan siang dan snack gratis tersebut. Fakta yang lebih mengejutkan ternyata orang-orang dewasa juga mengakui sangat terbantu dengan Jum’at berkah.
Program makan bergizi gratis perlu diteruskan dengan beberapa catatan.
Pertama, prioritaskan pada wilayah 3 T yaitu terluar, terpencil, dan tertinggal. Keberhasilan program makan bergizi gratis di wilayah 3 T selayaknya sudah dapat dianggap keberhasilan dari program makan bergizi gratis.
Kedua, di wilayah perkotaan program makan bergizi gratis menjadi program pilihan (optional). Sekolah swasta yang mampu dapat membuat pernyataan untuk tidak ikut serta menjadi sekolah yang menyediakan makan bergizi gratis bagi siswanya.
Demikian pula di sekolah negeri, siswa yang berasal dari orang tua mampu dapat membuat pernyataan untuk tidak ikut serta mendapat makan bergizi gratis.
Dengan demikian di perkotaan pemerintah dapat fokus pada sekolah negeri dan swasta yang membutuhkan makan bergizi gratis dan siswa yang memang membutuhkan.
Program makan bergizi gratis sebaiknya juga menjadi pintu masuk untuk memperkuat edukasi gizi, pengurangan stunting, dan promosi konsumsi pangan lokal seperti umbi-umbian, kacang-kacangan, dan sayuran tradisional yang kaya nutrisi.
Koperasi mendukung pangan
Terakhir, gagasan Koperasi Merah Putih menandai upaya pemerintah menghidupkan kembali semangat gotong royong ekonomi.
Koperasi bukan hanya wadah usaha, tetapi juga alat distribusi keadilan ekonomi, menyatukan petani, nelayan, peternak, dan pelaku UMKM dalam rantai nilai yang lebih adil dan efisien.
Koperasi merah putih di desa-desa idealnya juga bersinergi dengan program pemerintah lainnya yang juga termasuk pada Asta Cita.
Saat ini koperasi merah putih telah mulai menjadi penyalur pupuk bersubsidi untuk petani. Ke depan koperasi merah putih juga layak mendapat kuota distribusi gas elpiji dari Pertamina maupun beras dari Bulog.
Tentu koperasi merah putih juga dapat menjadi pemasok bahan baku maupun operator untuk makan bergizi gratis yang saat ini dilakukan oleh satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG). Koperasi merah putih juga dapat bersinergi dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk menyukseskan makan bergizi gratis.
Peringatan hari pangan dunia dapat menjadi momentum mensinergikan berbagai program Asta Cita yang berhubungan dengan pangan menjadi ekosistem ekonomi pangan yang kuat.
Hari pangan dunia menjadi panggilan bagi seluruh bangsa untuk membangun sistem pangan adil, sehat, dan berkelanjutan.
Sebab, kedaulatan pangan sejati bukan hanya soal cukup makan, tetapi juga soal martabat manusia dan keadilan bagi setiap manusia yang memberi makan bangsa ini, mulai dari hulu yaitu para petani, ke tengah yaitu para penyalur, hingga ke hilir yaitu para koki yang menghidangkan makanan ke atas meja.
*) Penulis adalah Peneliti di Pusat Riset Tanaman Pangan.
