Jakarta (ANTARA) - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menandatangani Surat Keputusan Bersama (SKB) dengan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo dan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana tentang Penetapan Daftar Lokasi Pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di daerah.
Hal tersebut menjadi salah satu dukungan Kemendagri untuk percepatan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di daerah tertinggal, terluar, dan terdalam (3T).
Tito dalam keterangannya di Jakarta, Jumat mengatakan, pihaknya telah mendorong pemerintah daerah (Pemda), termasuk di wilayah 3T, untuk membentuk Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Penyelenggaraan Program MBG. Hingga saat ini sudah ada 141 Pemda yang membentuk Satgas.
“Satgas ini tugas utamanya melakukan fasilitasi, jadi apa menyiapkan lahan atau SPPG-nya, entah dari Pemda atau dari mitranya, dan setelah itu menyampaikan usulan titik-titik (lokasi SPPG),” kata Tito.
Menurutnya, Pemda sangat antusias mendukung percepatan pelaksanaan MBG, termasuk pembangunan SPPG. Hal ini mengingat manfaat program tersebut dapat langsung dirasakan masyarakat.
“Biasanya kepala daerah itu bukan profit oriented yang menjadi target utama. Bagi mereka dengan adanya program ini tentu yang paling utama membantu program mereka untuk menangani stunting karena mereka juga ditarget untuk menurunkan stunting,” ujarnya.
Selain itu, program ini juga dinilai menguntungkan kepala daerah karena akan membuka lapangan kerja bagi masyarakat. Program ini juga dapat meningkatkan peredaran uang di masyarakat, sehingga menekan angka kemiskinan. MBG juga mendukung penyerapan hasil produksi pangan masyarakat sekitar.
“Punya produksi ikan, produksi sayur dan lain-lain bisa terserap,” kata Mendagri.
Ia berharap, dengan adanya penandatanganan SKB tersebut, realisasi target Presiden dalam program MBG dapat diakselerasi.
“Harapan kita program MBG bisa menyebar, bisa selesai untuk menjangkau sesuai target Bapak Presiden,” tuturnya.
Sementara itu, Kepala BGN Dadan Hindayana menegaskan pentingnya percepatan pembangunan SPPG untuk memperluas akses pemenuhan gizi masyarakat, khususnya di daerah terpencil.
“Pembentukan SPPG ini penting sekali karena SPPG inilah merupakan mesin penyerap anggaran Badan Gizi. Setiap kali satu SPPG berdiri maka 1 miliar 1 bulan itu akan terserap,” kata Dadan.
Ia pun mengapresiasi dukungan Mendagri dan Menteri PU yang dinilai menjadi kunci percepatan program MBG.
Menurutnya, MBG merupakan investasi terbesar pemerintah dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia di masa mendatang.
