Jakarta (ANTARA) - Mantan Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI (Purn) Ade Supandi menilai PT PAL Indonesia merupakan kunci kemandirian pertahanan laut Indonesia.
Sebab, kata dia, masa depan kekuatan maritim tidak bisa bergantung pada impor alat utama sistem senjata (alutsista), sehingga kemandirian industri juga perlu diutamakan, khususnya PT PAL, sebagai fondasi utama membangun armada laut tangguh dan berdaulat.
“Ini harus ditopang instrumen pertahanan yang nyata. Nah, instrumen ini tidak bisa hanya dibeli, tapi juga harus kita bangun sendiri," ucap Ade dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu.
Dengan demikian, dirinya berpendapat Indonesia beruntung memiliki PT PAL yang sudah bisa membuat kapal perang, kapal selam, dan dermaga platform pendaratan alias landing platform dock (LPD).
Apalagi, kata dia, kondisi geopolitik global yang terus memanas menuntut Indonesia untuk segera berbenah memperkuat sistem pertahanan, khususnya di laut.
Sebab sebagai negara kepulauan, salah satu kunci menjaga kedaulatan maritim ada pada kemampuan industri pertahanan dalam negeri.
Ade menjelaskan kemampuan PT PAL dalam memproduksi alutsista laut sudah teruji sejak lama, bahkan sejak era Presiden ke-3 RI Bacharuddin Jusuf Habibie, Perseroan telah mampu merakit kapal patroli cepat FPB-57.
Kini, PT PAL berkembang dengan membangun kapal perang, kapal selam, serta tank kapal pendarat alias landing ship tank (LST) dan LPD yang strategis bagi pertahanan laut RI.
Oleh karenanya, PT PAL sudah melakukan langkah tepat untuk memprioritaskan pembuatan LPD karena lebih sesuai dengan kebutuhan dan anggaran pertahanan, mengingat fungsional LPD yang lebih banyak, seperti pertahanan depan hingga mengangkut pasukan.
"Memang lebih baik kita bangun LPD, kapal amfibi, atau kapal selam yang sesuai kebutuhan,” tuturnya.
Menurut Ade, keberhasilan PT PAL juga tak lepas dari kerja sama dengan mitra internasional, seperti Damen Schelde Naval Shipbuilding (DSNS) asal Belanda dan Rosyth Royal Dockyard Ltd (Babcock) asal Inggris.
Namun ia menekankan konsistensi kebijakan dan dukungan politik menjadi faktor penentu agar industri pertahanan dalam negeri tidak mundur, terutama di tengah persaingan saat ini yang lebih ketat.
"Banyak negara buka peluang kerja sama, Korea Selatan, Jepang, Eropa, dan Amerika. PT PAL sudah bekerja sama dengan Damen, Babcock Inggris, dan lainnya itu bagus, tinggal konsistensi dan keberanian kita menjaga agar industri ini tidak jalan mundur,” katanya menambahkan.
Selain itu, disebutkan bahwa PT PAL juga tengah bekerja sama dengan negara lain, salah satunya dengan Naval Group (Prancis) untuk membangun dua unit kapal selam Scorpene Evolve.
Kemudian PT PAL turut menjalin kemitraan dengan TAIS Shipyards, galangan kapal asal Turki, untuk pengembangan platform kapal kombatan dan non-kombatan serta penerapan offset di Indonesia.
Kendati demikian, Ade mengingatkan agar industri pertahanan nasional tidak hanya dipandang sebagai pelengkap, tetapi harus dijaga agar terus tumbuh, lantaran jika pemerintah tidak konsisten mendukung, industri strategis seperti PT PAL bisa terancam stagnan bahkan hilang.
“Industri pertahanan jangan sampai punah. Kalau sudah punah, kita akan sangat bergantung pada luar negeri, padahal kemandirian adalah bagian dari harga diri bangsa,” ujarnya.
Di sisi lain, dia berpandangan agar pelaksanaan teknis industri pertahanan sebaiknya bisa lebih melibatkan swasta agar lebih lincah.
Sementara, lanjut dia, tugas pemerintah bisa menjadi jembatan, terutama untuk peralatan sensitif seperti rudal, radar, dan mesin, yang memang harus melalui sistem antarpemerintah atau government-to-government (G2G).
Baginya, arah pembangunan kekuatan laut Indonesia bukan sekadar memperbanyak jumlah kapal, melainkan menata strategi pertahanan.
Dengan penyebaran armada di titik-titik strategis ditambah fasilitas pelabuhan yang memadai dan landasan pacu di pulau-pulau penting, Indonesia diyakini mampu menjaga kedaulatannya.
“Yang realistis adalah perkuat Koarmada 3, bangun LPD, kembangkan galangan,” ungkap Ade.
