Bhayangkara Kuat

Siapa polisi yang menembak guru ngaji di Sidoarjo? Siapa polisi yang bentrok dengan mahasiswa dalam aksi unjuk rasa? Siapa polisi yang berkonflik dengan masyarakat dalam kasus sengketa dengan Freeport, Newmont, dan industri lain? Siapa polisi yang benturan dengan TNI? Jawabnya, Bintara. Jadi, problem kepolisian sesungguhnya ada di tingkat Bintara, karena itu pembinaan bintara harus menjadi fokus. Bukan berarti tidak ada perwira polisi yang bermasalah, namun bintara menjadi sorotan karena jumlahnya banyak dan posisinya berada di garda terdepan. Barangkali, hal itulah yang mendorong Kapolda Jatim Irjen Pol Haditmoko merealisasikan konsep Polri tentang "Polsek Kuat". Konsepnya, satu desa ada satu polisi dengan peran detektif (deteksi dini), solutif (dialogis dan selesaikan masalah cepat agar tidak membesar), dan humanis. Konsep yang sama juga dibahas dalam Rapim Polda Jatim pada Februari 2012 yang dihadiri Gubernur Jatim, Pangdam V/Brawijaya, dan Kajati Jatim itu yakni merumuskan rayonisasi Kompi Dalmas (pengendali massa) mulai dari Dalmas Kerangka, Dalmas Cadangan, Dalmas Inti, dan Dalmas Asmaulhusna. Inti dari konsep itu cukup menarik yakni polisi harus semakin mendekati masyarakat dan pendekatan itu harus humanis. "Kalau bintara dibekali kemampuan negosiasi dan psikologi sosial, tentu kerusuhan sosial bisa dicegah," ucap Gubernur Jatim Soekarwo dalam Rapim Polda Jatim itu. Ya, konsep yang mendekatkan polisi dengan masyarakat hingga tingkat desa yang tentu dengan dibekali kemampuan deteksi dini, solusi, dan cara-cara humanis, akan menyenangkan masyarakat. Tapi, konsep itu harus terukur agar benar-benar terlaksana di lapangan dan bukan hanya gagasan. Bagi masyarakat, konsep itu terukur atau tidak, bisa dicek dengan melihat sendiri, apakah potensi kerusuhan massa di Madiun, Sampang, Lapindo, dan sebagainya itu masih ada atau tidak... Satu lagi, bintara kuat juga akan sia-sia juga bila dirasuki dengan kedekatan para perwira terhadap birokrasi atau industri, sehingga bintara di lapangan tidak bisa netral, seperti halnya dalam konflik polisi dengan masyarakat Papua terkait PT Freeport atau konflik polisi dengan masyarakat Nusa Tenggara terkait PT Newmont. Tapi, para perwira juga tidak terlalu salah, sebab penanganan konflik atau penanganan perkara seperti terorisme dan narkotika itu membutuhkan biaya yang tidak sedikit, karena itu pemerintah dan anggota DPR RI juga harus menyediakan pembiayaan penanganan perkara sesuai kasusnya.... Siaappp..... Dirgahayu Bhayangkara ! Selamat HUT ke-66 Polri, semoga selalu berada di garis terdepan dalam menegakkan hukum, melindungi, mengayomi, dan melayani rakyat... (*) (edyyakub@yahoo.com)