Jember, Jawa Timur (ANTARA) - Direktur Kepesertaan BPJS Kesehatan David Bangun menyebutkan bahwa sebanyak 2.579.623 jiwa atau 98,61 persen dari total penduduk Kabupaten Jember telah terdaftar sebagai peserta JKN dengan tingkat keaktifan mencapai 81,72 persen.
"Kabupaten Jember merupakan kabupaten dengan penduduk terbanyak ke-3 di Jawa Timur, sehingga capaian itu menjadikan Jember sebagai salah satu wilayah yang telah memenuhi target UHC Prioritas Program JKN sesuai komitmen nasional dalam memberikan perlindungan kesehatan yang inklusif dan merata," katanya usai peluncuran UHC Prioritas di Pendapa Wahyawibawagraha Jember, Kamis.
Sebelum program UHC Prioritas, lanjut dia, tingkat keaktifan peserta JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) di Jember masih berada di angka sekitar 60 persen, sehingga BPJS Kesehatan menyampaikan apresiasi terhadap Pemkab Jember yang mewujudkan layanan kesehatan gratis kepada masyarakat melalui UHC.
"Sinergi itu menjadi tonggak penting dalam mewujudkan akses layanan kesehatan bagi seluruh masyarakat Jember. Capaian UHC Prioritas menjadi bukti nyata komitmen dan kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten Jember dan dukungan DPRD," katanya.
Hingga 1 April 2025 tercatat hampir 35 persen penduduk Jember telah dibiayai oleh pemerintah daerah (pemda) dalam program JKN dan itu sangat bermanfaat, karena kini lebih dari 80 persen masyarakat Jember dapat mengakses layanan kesehatan tanpa kendala.
"Selamat kepada Kabupaten Jember atas capaian itu dan BPJS Kesehatan terus menghadirkan berbagai inovasi layanan untuk memudahkan peserta JKN," ujarnya.
Di era digital saat ini, peserta tidak perlu lagi datang ke kantor dan seluruh layanan dapat diakses melalui kanal non-tatap muka secara praktis dan efisien.
"Untuk meningkatkan kualitas layanan, BPJS Kesehatan menghadirkan fitur antrean online, informasi ketersediaan tempat tidur melalui dashboard, dan berbagai layanan lainnya yang dapat diakses melalui Aplikasi Mobile JKN," katanya.
Pihaknya juga menyediakan layanan administrasi melalui Pandawa di WhatsApp 0811-8165-165 dan Call Center 165. Jika ada kendala, masyarakat dapat menyampaikannya melalui saluran tersebut," ujarnya.
Ia berharap seluruh layanan BPJS Kesehatan semakin mudah diakses dan responsif bagi masyarakat.
Sementara itu Bupati Jember, Muhammad Fawait menyampaikan apresiasi atas capaian UHC yang sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat melalui penerbitan Undang-Undang tentang Program JKN yang dikelola oleh BPJS Kesehatan.
"Dengan hadirnya UHC Prioritas, sinergi antara pemda dan BPJS Kesehatan diyakini akan memberikan layanan kesehatan yang gratis dan berkualitas bagi masyarakat." katanya.
Ia optimistis bahwa fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, klinik, serta tenaga medis akan turut merasakan manfaatnya.
"Saya ingin menyampaikan kepada seluruh fasilitas kesehatan bahwa capaian UHC ini merupakan hasil kerja keras bersama," ujarnya.
Ia menjelaskan, pemerintah pusat telah melakukan efisiensi anggaran dan daerah mengalokasikannya untuk mewujudkan UHC bagi masyarakat,” ucap Fawait.
Ia mengatakan bahwa meskipun anggaran yang disiapkan tidak sedikit, semua pihak yang terlibat dalam UHC diharapkan mendukung sepenuh hati. Yang terpenting, masyarakat dapat memperoleh layanan dasar kesehatan secara adil dan merata.
"Kami ingin masyarakat Jember mendapatkan layanan yang setara, tanpa diskriminasi baik peserta BPJS maupun non-BPJS," katanya.
Dengan UHC Prioritas, masyarakat yang sakit cukup menunjukkan NIK atau KIS Digital dan akan dilayani hingga sembuh sesuai indikasi medis.
Salah satu penerima Asmadi (55), warga Desa Sidomulyo, Kecamatan Silo, yang menceritakan bagaimana Program JKN menjadi solusi atas kebutuhan layanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas.
"Terima kasih kepada pemerintah yang telah menjamin BPJS gratis untuk keluarga kami karena sebagai masyarakat kecil sangat membutuhkan BPJS Kesehatan itu," katanya.
Ia berharap Program JKN terus berlanjut karena menjadi nafas kehidupan bagi warga kurang mampu dalan memberikan pelayanan kesehatan yang terbaik,” ungkap Asmadi.(*)
