Kediri (ANTARA) - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengungkapkan bahwa pelaksanaan Inpres Jalan Daerah (IJD) di Provinsi Jawa Timur (Jatim) menjadi salah satu program infrastruktur prioritas yang penting untuk dilanjutkan, sebab memudahkan konektivitas sekaligus mendukung sentra produksi pertanian sehingga kesejahteraan rakyat meningkat.
"Tidak hanya karena kami melihat manfaat yang besar untuk masyarakat sekitar, tapi kami juga melihat masih banyak sentra produksi yang kesulitan untuk mencapai kota terdekat. Sehingga, menyebabkan harga drop dan petani tidak mendapat keuntungan," kata Menteri Dody dalam keterangannya, di Kediri, Jumat.
Ia telah meninjau secara langsung infrastruktur Jembatan Jongbiru, Kabupaten Kediri, yang merupakan jalur alternatif menghubungkan wilayah Kota dan Kabupaten Kediri. Jalur ini juga bisa dimanfaatkan sebagai jalur alternatif ke Bandara Kediri.
Menurut Dody, keberlanjutan pembangunan IJD juga selaras dengan tujuan utama Presiden Prabowo, yakni kemakmuran rakyat yang akan diwujudkan melalui program Asta Cita, terutama di bidang ketahanan pangan.
"Setelah Presiden kembali dari luar negeri, akan saya laporkan (mengenai rencana keberlanjutan IJD), untuk kemakmuran rakyat. Terlebih, IJD menjadi salah satu infrastruktur konektivitas yang menghubungkan sentra-sentra produksi pertanian dengan pasar," kata Menteri Dody.
Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Jawa Timur-Bali Gunadi Antariksa mengatakan tujuan pelaksanaan IJD adalah untuk meningkatkan kemantapan jalan daerah di seluruh Indonesia, termasuk di Provinsi Jatim.
"Di Provinsi Jawa Timur, kemantapan jalan nasional sepanjang 2.259 kilometer adalah 96 persen. Sementara, jalan provinsi sepanjang 1.671 kilometer, kemantapannya 86 persen. Dan untuk jalan kabupaten/kota sepanjang 35.499 kilometer, kemantapannya 74 persen," kata Gunadi.
Kementerian PU, kata dia, melalui BBPJN Jawa Timur-Bali, Direktorat Jenderal Bina Marga telah melaksanakan program IJD TA 2023 dan 2024.
"Pada TA 2023, terdapat 35 ruas jalan sepanjang 275,5 kilometer yang tersebar di 22 kabupaten di Jawa Timur. Termasuk dua jembatan dengan total panjang 185 meter. Total anggarannya sebesar Rp925,5 miliar. Sementara, pada TA 2024 terdapat 15 ruas jalan sepanjang 51 kilometer dengan anggaran Rp289,5 miliar yang tersebar di 19 kabupaten/kota," kata Gunadi.
Gunadi menambahkan, pengusulan ruas IJD yang akan ditangani dilakukan oleh Kementerian PU bersama dengan DPR RI.
"Ada proses usulan dari pemerintah daerah dan DPR untuk kemudian kami evaluasi dan pilih sesuai prioritas dan kesiapan pelaksanaan. Mudah-mudahan dapat mempermudah konektivitas masyarakat, serta dapat mendukung sentra produksi pertanian yang akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan rakyat," kata Gunadi.
Salah satu masyarakat yang tinggal di area Jembatan Jongbiru, Febriansyah berterima kasih kepada Kementerian PU.
"Dengan adanya pembangunan IJD, kondisi jalan sekarang semakin bagus. Kemudian, pengiriman hasil-hasil bumi dan pertanian ke pasar induk juga lancar. Jalur pendidikan juga semakin baik. Harapan saya, akan terus ada pembangunan IJD di wilayah pelosok, karena program ini bagus sekali untuk membantu Pemerintah Daerah dan masyarakat," kata Febriansyah.