Malang - Mobil rakitan karya pelajar SMK di sejumlah daerah di Indonesia memerlukan hak paten, sehingga tidak sampai "kecolongan" dan dipatenkan oleh pihak lain, kata Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Hayono Isman, Selasa. "Para pelaku dunia SMK jangan sampai `kecolongan¿. Artinya, apa yang telah dicapai oleh pelajar SMK justru dipatenkan pihak lain, untuk itu perlu diupayakan hak paten mobil SMK," kata Hayono saat ditemui ketika meninjau mobil rakitan SMK Negeri 6 Kota Malang, di Malang, Jatim, Selasa. Hayono sangat mengapresiasi kemampuan sejumlah SMK di Indonesia dalam memproduksi mobil sendiri, sebab ini menunjukkan adanya kehidupan yang demokratis di dunia SMK. "SMK memiliki peluang yang besar untuk bisa mengaplikasikan keterampilan dan inovasinya di dunia wirausaha dan bukan tidak mungkin produk SMK bisa dipergunakan dalam industri pertahanan militer tanah air," katanya. Oleh karena itu, kemampuan pelajar SMK di berbagai daerah perlu terus diasah, sehingga ke depan diharapkan mampu memproduksi kendaraan tempur, dan tidak lagi ketergantungan dengan bangsa lain. "Perlu terus menjaga eksistensi dalam memproduksi mobil nasional ataupun produk lain, oleh karena itu jangan mudah puas dengan apa yang sudah dicapai saat ini," katanya. Hayono optimistis, produksi mobil rakitan sejumlah pelajar SMK tidak akan bernasib sama dengan mobil nasional Timor, sebab Timor merupakan produk impor yang sengaja dirakit di dalam negeri. "Saya mengajak, agar pelajar SMK tidak sekedar bisa merakit tetapi juga memproduksi komponennya. Ini akan mudah dilakukan oleh SMK karena kemampuan SMK tidak ada campur tangan atau kepentingan politik seperti mobil Timor," katanya. Sementara itu, pihaknya akan mengupayakan agar kinerja bagus pelajar SMK di berbagai daerah dalam memproduksi mobil, bisa didukung dengan kebijakan pemerintah yang memadai. "Jangan sampai apa yang sudah dicapai saat ini akan tenggelam atau hilang di tahun-tahun mendatang," katanya. (*)


Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.