Malang - Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di Malang, Jawa Timur, menolak hasil Ujian nasional menjadi syarat seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri (SNMPTN) karena tingkat kredibilitasnya belum teruji. "Kami ini hanya sebatas menjalankan aturan atau kebijakan dari pusat, tapi pelaksanaan UN harus dibenahi dulu dan kebijakan UN menjadi syarat masuk PTN perlu dikaji kembali," tegas Rektor Universitas Brawijaya (UB) Malang Prof Dr Yigi Sugito, Selasa. Menurut dia, kredibilitas hasil UN bisa diukur oleh beberapa indikator, di antaranya adalah laporan pengawas, guru, perguruan tinggi yang ditunjuk serta tingkat kejujuran pihak sekolah maupun siswa bersangkutan. Ia mengemukakan, ada beberapa hal yang bisa menjadikan UN kredibel, yakni dijaminnya tingkat keamanan dan kerahasiaan naskah soal UN, ketepatan waktu, jumlah dan naskah yang akan diujikan. Karena masih UN masih belum bisa dijadikan syarat masuk PTN yang dipimpinnya, maka Yogi tetap akan menerapkan mekanisme lama dalam penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2012-2013. Beberapa jalur penerimaan di UB di antaranya adalah melalui jalur SNMPTN, undangan, seleksi melalui minat dan bakat serta jalur mandiri. Kuota mahasiswa baru yang diterima sekitar 13 ribu. Senada dengan Rektor UB, Pembantu Rektor (PR) I Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim (Maliki) Prof Dr Mudjia Raharjo mengaku, proses pelaksanaan UN masih belum sempurna, sehingga hasilnya masih belum bisa dijadikan syarat masuk PTN pada tahun ini. Meski pengawasannya berlapis termasuk melibatkan perguruan tinggi (PT), tegas Mudjia, faktanya pelaksanaan UN juga masih terjadi kecurangan di sana sini, bahkan ada soal-soal UN yang dikerjakan oleh gurunya. Menurut dia, UN dianggap sebagai ajang untuk mencari nilai agar lulus, padahal UN ini sebagai evaluasi dari proses belajar mengajar selama tiga tahun di SMA. Mudjia mengakui, kebijakan untuk menggabungan nilai UN dengan proses tes lainnya cukup bagus, agar hasil yang diperoleh siswa tidak sia-sia."Selama prosesnya masih belum sempurna dan banyak kecurangan, tidak mungkin UN menjadi syarat masuk PTN," tegasnya.(*)


Editor : Slamet Hadi Purnomo
COPYRIGHT © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.