Pelabuhan Ikan Sendangbiru Butuh Pabrik Es

Malang - Tempat pendaratan Ikan (TPI) Sendangbiru Kabupaten Malang, Jawa Timur, membutuhkan pabrik es karena sampai saat ini kebutuhan nelayan untuk mengawetkan hasil tangkapannya dipasok dari beberapa daerah, seperti Kota Malang, Blitar dan Tulungagung. Bupati Malang Rendra Kresna di Malang, Sabtu mengakui, kebutuhan pabrik es tersebut sangat mendesak."Untuk memenuhi kebutuhan nelayan terpaksa harus 'impor' dari daerah lain," tegasnya. Akan tetapi, dari beberapa daerah yang memasok es balok untuk nelayan Sendangbiru itu yang kualitasnya bagus hanya dari Kota Malang dan Blitar, karena esnya cukup jernih. Selain pabrik es, kata Rendra, beberapa fasilitas mendesak untuk memenuhi kebutuhan nelayan sekaligus mewujudkan Sendangbiru sebagai kota pelabuhan ikan adalah gudang pengolahan dan ketersediaan BBM yang memasok energi kapal nelayan. Menurut Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Malang itu, beberapa kebutuhan mendesak tersebut memang harus segera direalisasikan guna menambah nilai ekonomi ikan hasil tangkapan nelayan yang akan diekspor terutama jenis ikan tuna. Selama ini, lanjutnya, pasokan (ekspor) ikan tuna dari Sendangbiru masih berupa bahan mentah, belum diolah sama sekali, sehingga nilai keekonomiannya rendah. Berbeda jika hasil tangkapan ikan tuna itu diolah menjadi bahan setengah jadi atau sudah siap olah sebagai tuna kalengan."Kami akan berupaya mewujudkan tiga kebutuhan fasilitas yang cukup mendesak itu, yakni pabrik es, gudang pengolahan ikan dan ketersediaan BBM," tegasnya. Hanya saja, kata Rendra, sampai saat ini program pengembangan pembangunan untuk mengeksplorasi maupun eksploitasi potensi alam di Kabupaten Malang masih terhambat oleh lahan milik Perhutani karena sebagian besar potensi alam daerah itu berada di kawasan hutan. Seperti halnya pengembangan Sendangbiru, areal lahannya juga berada di kawasan Perhutani, sehingga Pemkab Malang harus membebaskan lahan milik Perhutani dulu jika akan mengembangan potensinya. "Dan, pembebasan lahan ini juga belum tentu disetujui. Kalaupun disetujui prosesnya sangat lama, sehingga menghambat pembangunan dan investasi di Kabupaten Malang," tegas Rendra.(*)