Pj Wali Kota Mojokerto tindak tegas ASN terlibat judi daring

Mojokerto (ANTARA) - Penjabat (Pj) Wali Kota Mojokerto, Jawa Timur (Jatim), M Ali Kuncoro siap menindak tegas Aparatur Sipil Negara (ASN) di kota itu yang terbukti terlibat judi online atau daring. 

"Kami meminta agar ASN menjadi teladan yang baik bagi masyarakat, dengan tidak terlibat judi online," katanya di Kota Mojokerto, Kamis.

Ia mengemukakan ada sanksi tegas yang disiapkan bagi ASN yang terbukti melakukan judi daring sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan, mulai sedang hingga berat.

"Mohon menjadi atensi seluruh ASN di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto. Jika ada yang terbukti terlibat judi online, maka sanksi tegas akan menanti," katanya.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga secara tegas telah menyuarakan larangan dan bahaya judi daring dan mengajak masyarakat tidak terlibat dalam perjudian baik secara luring maupun daring. 

Baca juga: Pemkot Mojokerto lestarikan sejarah budaya lewat Kirab Mojobangkit

Darurat judi daring menyusul pernyataan Menko Polhukam Hadi Tjahjanto yang mengatakan judi daring sudah menyebar hampir ke seluruh provinsi di Indonesia. Bahkan menurut data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Provinsi Jawa Timur menjadi urutan keempat dengan jumlah masyarakat terpapar judi daring sebanyak 135.227 pemain dan nilai transaksi mencapai Rp1,015 triliun.

"Sekali lagi saya tekankan tidak akan mentolerir ASN yang terlibat judi daring dan tolong setiap Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) melakukan langkah pencegahan dan pembinaan kepada ASN," ucapnya.

Terpisah, Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi dan Penilaian Kinerja Aparatur BKPSDM Kota Mojokerto Romi Ahmad Firdausi membeberkan potensi pelanggaran disiplin ASN jika terlibat judi dalam jaringan telah diatur dalam PP 94 Tahun 2021.

"Judi daring ini masuk dalam pelanggaran terhadap kewajiban. Yang huruf D yakni ASN harus menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan judi ini kan dilarang oleh hukum," ucapnya.

Romi menyebut potensi hukuman bagi ASN yang terbukti terlibat judi daring adalah hukuman disiplin minimal tingkat sedang.

"Tapi akan berpotensi menjadi hukuman disiplin tingkat berat jika ASN tersebut peranannya sebagai admin judi dalam jaringan broker dan lain sebagainya," kata Romi.

Sebagai informasi, selain Jawa Timur, provinsi lain yang juga darurat judi daring di urutan pertama adalah Jawa Barat sebanyak 535.644 pelaku dengan transaksi mencapai Rp3,8 triliun, kemudian DKI Jakarta dengan 238.568 pemain dannilai transaksi mencapai Rp2,3 triliun.

Selain itu Jawa Tengah dengan 201.963 penjudi daring  dan nilai transaksi Rp1,3 triliun. Sementara provinsi kelima ialah Banten dengan 105.302 pemain dan peredaran uang mencapai Rp1,002 triliun.