Mandat tersebut disampaikan Ketua DPP PDIP Puan Maharani saat membacakan sikap politik sebagai hasil rekomendasi eksternal Rakernas V PDIP di Beach City International Stadium Ancol, Jakarta, Minggu.
“Rakernas V PDIP memberikan kewenangan penuh kepada Ketua Umum PDI Perjuangan, sesuai dengan ketentuan Pasal 15 Anggaran Rumah Tangga PDI Perjuangan, untuk menentukan sikap politik partai terhadap pemerintah,” tutur Puan.
Puan mengatakan, Rakernas V PDIP telah mengkaji berbagai persoalan bangsa dan negara yang dinilai mengandung potensi kerawanan, sehingga harus dicermati langkah mitigasinya agar tidak menciptakan krisis.
Rakernas V, imbuh Puan, memandang pentingnya keteguhan kepemimpinan partai dalam menghadapi transisi pemerintahan ke depan. Sebab itu, rakernas memberi kewenangan penuh kepada Megawati untuk menentukan sikap politik PDIP terhadap pemerintahan ke depan.
Sebelumnya, Megawati sempat menyinggung soal sikap politik PDIP terhadap pemerintahan ke depan saat menyampaikan pidato politik pada pembukaan Rakernas V PDIP, Jumat (24/5).
Dia mengatakan bahwa sikap politik PDIP terhadap pemerintahan ke depan harus dicermati secara saksama, yakni dengan mendengarkan suara akar rumput. Menurut dia, cara tersebut demi terlembaganya demokrasi yang sehat.
“Lalu, bagaimana sikap PDIP terhadap pemerintahan ke depan? Tentu harus dicermati dengan saksama. Partai harus mendengarkan semua suara akar rumput, dari yang berteriak-teriak sampai sayup-sayup, dan terus berjuang bagi terlembaganya demokrasi yang sehat,” katanya.
Dalam menyikapi politik ke depan, Megawati menyebut PDIP merupakan partai politik yang mementingkan kontrol dan penyeimbang (check and balance). Namun, dia tidak menafikan bahwa berpolitik mengandung esensi untuk mendapatkan kekuasaan.
“Hanya bedanya apa, toh? Yaitu strategi dan cara untuk mendapatkan kekuasaanlah yang membedakan kita (PDIP) dengan yang lainnya,” ujar Megawati.
Di samping itu, dia meyakini bahwa masyarakat sipil yang kuat serta pers yang andal dan bebas terukur diperlukan dalam menghadapi tantangan yang tidak mudah ke depannya.
“Demokrasi juga memerlukan partai politik yang sehat dan terlembaga, serta sistem hukum yang benar-benar berkeadilan,” tutur Megawati.
