Surabaya (ANTARA) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya meluncurkan terobosan meningkatkan kinerja investasi dengan menempatkan seluruh pelayanan perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).
"Sekarang pengurusan perizinan tidak ada lagi di masing-masing OPD (Organisasi Perangkat Daerah). Perizinan hanya ada satu, di DPMPTSP, investor mengurus izin di satu tempat, kalau mengalami kesulitan juga sama," kata Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi di ruang kerjanya, Jumat.
Penyatuan pelayanan perizinan ini sudah tertuang dalam Perwali 24 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Perwali 52 tahun 2023 tentang Perizinan dan Non Perizinan di Kota Surabaya.
"Sejumlah dinas itu seakan-akan di BKO-kan di DPMPTSP, sehingga pengurusan perizinan itu bisa lebih cepat dan ada kepastian waktu untuk investor," ucapnya.
Konsep yang diterapkan ini untuk memangkas rantai birokrasi yang terlalu panjang. Poin utama agar investasi bisa maksimal adalah dengan mempercepat proses layanan izin.
Selain itu, penyederhanaan layanan dilakukan, aplikasi saat ini hanya ada lima, yakni aplikasi yang terkait dengan kesehatan, pendidikan, pelayanan publik, kemiskinan, dan pengaduan.
"Tidak ada aplikasi lain-lainnya. Ini semua terkoneksi antara satu dengan lainnya, model-model digitalisasi mempercepat penyelesaian masalah," ujarnya.
Sementara, ia menyebut bahwa reformasi birokrasi yang dijalankannya itu sudah sesuai dengan tujuan, yaitu mengatasi kemiskinan dan peningkatan investasi Kota Surabaya.
Lebih lanjut, visinya adalah terkait kemiskinan dan investasi, karena ini akan berhubungan dengan stunting, pengangguran dan segala macam.
"Tapi kalau investasi, maka terkait dengan pembangunan sehingga harus memberikan kepastian kepada seluruh investor yang masuk ke Surabaya, apalagi dengan regulasi baru ini," kata dia.
Diketahui, saat ini investasi di Kota Surabaya sepanjang tahun 2023 mencapai Rp37,57 triliun. Realisasinya menjadi yang tertinggi dalam lima tahun terakhir, berdasarkan data dari Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) 2023.
Investasi didominasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) non-UMK yang mencapai Rp20,28 triliun. Sedangkan, PMDN UMK yang mencapai Rp14,32 triliun, dan Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar Rp2,97 triliun.
"Angka ini sudah melampaui target yang kami tetapkan," ucapnya.
Dia optimistis besarnya investasi yang masuk ke Surabaya mampu mengerek ekonomi kerakyatan, seperti bagaimana ketika keberadaan hotel di Surabaya untuk kebutuhan sandal atau handuk dapat dipenuhi dari UMKM Surabaya.
"Hadirnya rumah makan dan restoran meningkatkan produksi sayuran hidroponik warga. Termasuk bagaimana dengan hadirnya rumah sakit. Maka, tenaga kerja atau kebutuhan laundry bisa dipenuhi dari warga," tuturnya.
Eri memastikan bahwa saat ini salah satu syarat untuk investasi di Surabaya adalah harus mempekerjakan warga Surabaya, tujuan membuat ekonomi warga bergerak.
Meski begitu, Wali Kota Eri juga menyadari bahwa lahan investasi di Kota Surabaya sangat terbatas.
Ke depannya pemkot setempat berusaha menggenjot investasi dari sektor barang dan jasa.
"Kami bergerak dengan PT Pelabuhan Indonesia, bagaimana lahan-lahan parkir itu bisa dikelola dengan baik. Pemkot bersama Pelindo akan bergerak di pelabuhan untuk meningkatkan investasi," kata Eri.
Terpisah, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kota Surabaya Afghani Wardhana menjelaskan sejumlah sektor yang menjadi penyumbang tertinggi dari investasi itu.
Pasalnya, memang ada sejumlah sektor yang menjadi tingginya investasi yang masuk ke Surabaya.
Khusus realisasi PMDN non-UMK, angka terbesar masih disumbang sektor perumahan, kawasan industri, dan perkantoran yang nilainya mencapai Rp5,3 triliun atau 26,14 persen.
Kemudian sektor transportasi, gudang, dan telekomunikasi yang mencapai Rp2,97 triliun atau 14,64 persen. Hotel dan restoran yang mencapai Rp2,12 triliun atau 10,42 persen.
"Jumlah proyek perumahan, industri dan perkantoran mencapai 312 proyek. Sektor transportasi, gudang, maupun telekomunikasi mencapai 524. Adapun hotel dan restoran 699," ucap Afghani.
Tak hanya PMDN non-UMK, PMDN UMK selama 2023 juga cukup tinggi, rinciannya adalah perdagangan dan reparasi Rp5,3 triliun, jasa lainnya Rp3,98 triliun, dan konstruksi Rp1,94 triliun.
"Investasi sektor ini di antaranya usaha rumah makan, usaha penyelenggaraan ekspedisi pos, rumah sakit swasta, serta beberapa usaha lainnya," ujarnya.
Afghani juga memastikan bahwa Surabaya masih menjadi salah satu lokasi favorit bagi sejumlah negara untuk membelanjakan dolarnya.
Lima besar negara yang meliputi Singapura berinvestasi Rp1,085 triliun, Malaysia Rp556 miliar, Hong Kong Rp305 miliar, China Rp206 miliar, dan India Rp198 miliar.
"Sedangkan bidang usaha terbesar dari PMA adalah transportasi, gudang, dan telekomunikasi yang mencapai Rp1,31 triliun, perdagangan dan reparasi Rp658 miliar, serta hotel dan restoran Rp335 miliar," kata dia.
Afghani memastikan realisasi investasi tahun 2023 paling tinggi dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2018, investasi di Surabaya mencapai Rp4,74 triliun, 2019 tercatat Rp19,22 triliun, 2020 sebesar Rp22,15 triliun, 2021 terealisasi Rp29,22 triliun, dan 2022 tembus Rp35,21 triliun.
"Target investasi Surabaya di tahun 2024 ini sebesar Rp40 triliun. Kami yakin sepenuhnya bisa terealisasi," tuturnya. (ADV)
