Malang - Kalangan DPRD Kota Malang minta anggaran yang diplot untuk Politeknik daerah itu atau Poltekom dalam APBD 2012 sebesar Rp1,8 miliar dievaluasi. Anggota Komisi D DPRD Kota Malang Sutiaji, Senin, mengemukakan, Dinas Pendidikan (Diknas) Kota Malang seharusnya sudah mulai berpikir untuk melepas Poltekom agar bisa mandiri, bukan disuntik terus dengan dana APBD. "Seharusnya Poltekom sudah mulai dilepas, agar ke depan tidak terus menerus membebani APBD. Dan anggaran yang tercantum dalam APBD 2012 sebesar Rp1,8 miliar itu juga harus dievaluasi lagi dan dialihkan untuk program skala prioritas," tegasnya. Sementara anggota dewan lainnya dari Fraksi Gerakan Nurani Damai (FGND) Ya'qud Ananda Qudban menilai, anggaran untuk Poltekom sebesar Rp1,8 miliar tersebut terlalu besar kalau hanya untuk operasional dosen dan kegiatan mahasiswa. Menurut dia, anggaran untuk Poltekom tersebut sebaiknya dialihkan untuk program-program skala prioritas, di antaranya sekolah gratis bagi warga kurang mampu dan Poltekom sendiri sudah saatnya untuk tidak dikucuri anggaran. "Saya sendiri heran kenapa Diknas selalu memberikan prioritas anggaran untuk Poltekom dan nominalnya juga tidak sedikit. Padahal, kontribusi Poltekom bagi pemkot tidak ada," tegas politisi dari Partai Hanura tersebut. Ya'qud mengatakan, tahun depan Diknas harus bisa melepaskan Poltekom untuk menjadi lembaga yang mandiri, agar tidak terus menerus membebani APBD, bahkan harus bisa menjadi salah satu sumber pendapatan (PAD) bagi pemkot. "Poltekom harus mampu bersaing dengan perguruan tinggi atau lembaga pendidikan lainnya, jangan hanya mengandalkan anggaran dari APBD. Sebab, untuk bisa berkembang harus kreatif dan itu tidak bisa hanya mengandalkan dana APBD," tegasnya. Sementara Kadiknas Kota Malang Sri Wahyuningtyas mengaku, kontribusi Poltekom sudah bisa dirasakan masyarakat, sebab pada tahun 2011 ada 11 mahasiswa yang bisa menikmati pendidikan tinggi di ITB yang difasilitasi Poltekom. "Tidak hanya itu, banyak warga kurang mampu yang berprestasi menempuh pendidikan tinggi di Poltekom secara gratis. Jadi, tidak benar kalau Poltekom belum berkontribusi apa-apa," ujarnya. Hanya saja ketika ditanya soal anggaran Poltekom yang akan dihentikan itu Sri Wahyuningtyas enggan berkomentar. (*)


Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.