Dalam surat Kemenko PMK tertanggal 26 Februari 2024 tersebut, disebutkan bahwa terdapat sembilan kabupaten/kota di Jawa Timur dengan persentase kemiskinan ekstrem 0 % (nol persen) dan jumlah penduduk miskin ekstrem 0 (nol).
Sembilan kabupaten/kota tersebut masing-masing adalah Kota Batu, Kota Mojokerto, Kota Probolinggo, Kota Malang, Kota Blitar, Kabupaten Magetan, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Trenggalek, dan Kabupaten Ponorogo.
"Alhamdulillah, kabar ini melengkapi kegembiraan saya dan mas Emil Dardak di akhir kepemimpinan kami sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur. Artinya apa yang kami upayakan dengan berbagai program efektif menurunkan angka kemiskinan ekstrem di Jawa Timur," ungkap Khofifah di Kota Surabaya, Jumat.
Khofifah menjelaskan dalam tiga tahun terakhir (2020-2023) angka kemiskinan ekstrem di Jawa Timur turun secara signifikan sebesar 3,58 persen atau 1.480.140 jiwa.
Kemiskinan ekstrem di Jatim turun drastis dari 4,4 persen atau setara 1.812.210 jiwa pada 2020 menjadi 0,82 persen atau 331.980 jiwa pada Maret 2023, sehingga Jatim menerima penghargaan insentif fiskal.
"Alhamdulillah, Jawa Timur memperoleh insentif fiskal sebesar Rp6,215 miliar. Insentif tersebut akan dimaksimalkan untuk berbagai program dengan sasaran masyarakat miskin. Mulai dari padat karya tunai, pengadaan air bersih di desa rawan kekeringan, pasar murah untuk menekan inflasi, bantuan langsung tunai untuk penyandang disabilitas dan bantuan permakanan bagi PMKS di Panti Sosial," ujarnya.
Khofifah menyebutkan berbagi terobosan yang dilakukan pemerintahannya dalam menurunkan angka kemiskinan ekstrem tersebut.
Disebutkan bahwa Pemprov Jatim menginisiasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrem melalui bantuan sosial bagi 22.186 keluarga miskin ekstrem di 15 Kabupaten/Kota, masing-masing keluarga mendapatkan bantuan senilai Rp1,5 juta yang digunakan sebagai modal usaha.
Selain itu Pemprov Jatim juga menginisiasi program renovasi rumah tidak layak huni (Rutilahu).
Sejak tahun 2019 sampai dengan 2023 telah dilakukan renovasi terhadap 33.745 unit rumah dengan total anggaran sebesar Rp402 miliar bekerja sama dengan Kodam V/Brawijaya dan Lantamal V Surabaya serta program elektrifikasi atau penyambungan listrik bagi 16.780 rumah tangga miskin (2019 sampai 2023).
Penurunan kemiskinan ekstrem di Jawa Timur juga didorong oleh peningkatan pendapatan penduduk miskin yang melalui kegiatan usaha produktif yang didukung adanya permodalan UMKM.
Beberapa program tersebut di antaranya Prokesra dengan plafon maksimal Rp50 juta per debitur, telah terealisasi pinjaman murah bagi 8.941 usaha mikro kecil (UMK) dengan subsidi bunga, sehingga pelaku usaha ultra mikro dan mikro hanya menanggung beban bunga pinjaman 3 persen per tahun dengan jangka kredit maksimal 36 bulan.
Lanjut Khofifah, bantuan usaha untuk pelaku usaha ultra mikro juga digelontorkan selama tahun 2022 dan 2023 kepada kepada 6.478 orang pelaku usaha mikro dengan nilai antara Rp600 ribu hingga Rp2,2 juta yang pembiayaannya dari Baznas Provinsi Jatim.
Seiring dengan Penyaluran BLT Dana Desa 2023 per November 2023 telah disalurkan kepada 308.155 keluarga penerima manfaat (KPM) senilai Rp935,075 miliar (84,29 persen), di mana Dana Desa untuk BLT minimal 10 persen dan maksimal 25 persen untuk Keluarga kategori Desil 1 data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem (P3KE).
Selain itu juga Penyaluran PKH triwulan 2 tahun 2023 mencapai 99,40 persen atau sebesar 1.512.592 keluarga penerima manfaat dari total target 1.521.705 keluarga penerima manfaat. Dengan nominal bantuan Rp1,121 triliun.
"Insya Allah, ke depan jika masyarakat Jatim kembali memberi amanat kepada kami, berbagai program tersebut akan terus berlanjut dan bertambah sehingga angka kemiskinan ekstrem di Jawa Timur dapat kita capai nol persen," katanya.
