Surabaya (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya Aning Rahmawati meminta pemerintah kota (pemkot) mengakomodasi tiga persoalan krusial pada bidang pembangunan, yakni banjir, pengelolaan sampah, dan angkutan umum bisa rampung secepatnya.
"Perencanaan pembangunan baik itu musrenbang maupun forum perangkat daerah harus prioritaskan solusi untuk permasalahan krusial Surabaya," kata Aning melalui keterangan resmi yang diterima di Surabaya, Jumat.
Aning menjelaskan untuk persoalan banjir beberapa langkah yang dilakukan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya, diantaranya meliputi pembangunan drainase dan normalisasi saluran air imbas alih fungsi lahan maupun karena pendangkalan sedimen.
"Sementara di tahun 2025 dianggarkan Rp504 miliar untuk pengendalian banjir kota Surabaya saat forum organisasi perangkat daerah (OPD) dari Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM) Kota Surabaya," ujarnya.
Lebih lanjut, anggaran pembangunan yang disediakan harus juga memikirkan ongkos satuan tugas (satgas) di lapangan.
"Nilai anggaran itu kecil, karena di dalamnya sudah termasuk ongkos satgas yang tidak kalah besar. Pembangunan drainase lingkungan pemukiman Rp100 miliar, kalau yang lainnya masih fokus pada drainase perkotaan," ucapnya.
Persoalan kedua adalah pengelolaan sampah yang disebutnya bisa ditangani dengan penerapan inovasi di bidang teknologi dan penguatan sumber daya manusia (SDM).
"Perlu SDM khusus yang melakukan monitoring dam evaluasi (monev), pendampingan, serta melakukan kerja sama dengan banyak lembaga menyukseskan program kampung Surabaya Hebat yang targetnya bisa 600 ton berkurang selama lima tahun," ujar Aning.
Oleh karena itu, penguatan dari sektor anggaran harus dipikirkan secara matang oleh pemkot, sehingga realisasi kerja di lapangan bisa optimal.
"Pengelolaan sampah dengan anggaran total Rp581 miliar ini sebagian besar terserap untuk satgas sampah, satgas taman, dan tipping fee TPA Benowo. Sementara anggaran murni pengelolaan sampah sendiri masih minimalis," ucapnya.
Sementara, Aning meminta pemkot setempat memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi untuk membentuk skema manajemen bisnis khusus angkutan umum.
Langkah itu disebutnya sejalan dengan upaya pemerintah kota mengatasi persoalan kemacetan dan memperlancar arus lalu lintas di dalam kota maupun di wilayah perbatasan.
"Di sini perlu dipikirkan betul berdasarkan data pekerja yang punya mobilitas di Surabaya agar terjangkau oleh transportasi massal," kata dia.
Mekanisme pengelolaan transportasi publik kemudian diperkuat dengan regulasi yang mengatur alur masuk dan keluar masyarakat luar kota ke Surabaya.
"Dalam forum OPD kota Surabaya, masih menyampaikan penambahan tiga koridor dan 72 unit mass transportation di tahun 2025. Di tahun 2024 sudah ada terobosan anggaran untuk BTS (buy the service) yang harus dikawal dan dievaluasi untuk ditindaklanjuti di 2025," tuturnya.
Anggota DPRD Kota Surabaya ini menambahkan pembangunan akses jalan juga sudah direncanakan, salah satunya proyek underpass di sekitaran Taman Pelangi atau Bundaran Dolog.
"Ada hal yang menarik di tahun 2025 direncanakan pembangunan underpass dolog senilai Rp200 miliar dari APBN," katanya.
Aning berharap rencana pembangunan di tahun 2025 yang sudah digodok bisa terealisasi sebagai solusi mengatasi persoalan krusial di Kota Surabaya.
"Pembangunan bukan hanya rutinitas yang harus menyerap anggaran dan mempertanggungjawabkannya, namun lebih memberikan solusi secara terukur dan riil dalam menyelesaikan permasalahan utama," kata dia.
