Berikut negara-negara yang menolak gencatan senjata di Gaza

Jakarta (ANTARA) - Sejumlah negara terutama negara-negara Barat menolak gencatan senjata di Gaza ketika lebih dari 7.000 orang, sebagian besar perempuan dan anak-anak, tewas dalam serangan Israel di wilayah kantong yang terkepung itu.

Pada pekan ini, Dewan Keamanan PBB tidak dapat mencapai kesepakatan tentang resolusi konflik Israel-Palestina karena dua rancangan resolusi yang diajukan oleh AS dan Rusia tidak dapat disahkan.

Rancangan resolusi yang diusulkan AS mengenai “jeda kemanusiaan” gagal disahkan karena veto dari China dan Rusia, sedangkan draf Rusia tentang “gencatan senjata segera” tidak dapat diadopsi karena kurang mendapatkan jumlah suara yang mendukung. Inggris dan AS memveto rancangan usulan Rusia ini.

Perbedaan utama dalam kedua teks tersebut, antara lain penyebutan spesifik dalam usulan yang didukung AS mengenai seruan mengutuk serangan teroris Hamas di Israel pada 7 Oktober sambil menekankan bahwa Israel memiliki hak untuk membela diri.

Sementara draf yang disusun Rusia menyerukan “gencatan senjata kemanusiaan” dan menyerukan agar pasukan Israel segera membatalkan perintah evakuasi bagi warga sipil untuk menuju ke wilayah selatan Gaza.

Jeda kemanusiaan dan gencatan senjata adalah dua istilah yang memiliki beberapa perbedaan mendasar.

Jeda kemanusiaan adalah kesepakatan untuk menghentikan perang atau pertempuran untuk sementara waktu dalam rangka memberikan bantuan kemanusiaan kepada warga sipil yang terdampak.

Jeda kemanusiaan biasanya bersifat temporer dan hanya berlangsung selama beberapa hari atau pekan. Tujuan dari jeda kemanusiaan adalah untuk memberikan kesempatan bagi organisasi kemanusiaan untuk memberikan bantuan kepada warga sipil yang membutuhkan, seperti makanan, air, obat-obatan, dan tempat tinggal.

Sementara itu, gencatan senjata adalah penghentian perang atau konflik bersenjata apa pun untuk sementara di mana kedua belah pihak yang terlibat setuju untuk menghentikan tindakan agresif masing-masing. Gencatan senjata biasanya dinegosiasikan oleh pihak-pihak yang bertikai dan ditandai dengan penandatanganan perjanjian gencatan senjata.

Dewan Keamanan PBB sejauh ini telah memveto empat rancangan resolusi mengenai situasi Israel-Palestina dalam waktu 10 hari. Pekan lalu, dua rancangan resolusi berbeda yang diusulkan oleh Brazil dan Rusia juga gagal disahkan.

Berikut sejumlah negara yang menolak gencatan senjata di Gaza, dikutip dari berbagai sumber:

Amerika Serikat

AS menjadi salah satu negara yang menolak gencatan senjata di Gaza. Presiden AS Joe Biden kepada wartawan di Gedung Putih awal pekan ini mengatakan bahwa negosiasi gencatan senjata dapat dimulai apabila kelompok militan Palestina membebaskan semua tawanan.

Departemen Luar Negeri AS bahkan sempat menegaskan penolakannya terhadap gencatan senjata di Gaza di tengah krisis kemanusiaan yang parah menyusul keputusan Israel untuk memblokade dan memutus listrik, air, makanan, dan pasokan lainnya ke wilayah kantong tersebut.

AS berpendapat bahwa gencatan senjata hanya akan memberi Hamas kesempatan untuk bersatu lagi dan bersiap melanjutkan serangan berikutnya terhadap Israel.

Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken, ketika berbicara kepada Dewan Keamanan PBB, menyerukan “jeda kemanusiaan” untuk memungkinkan pengiriman bantuan mendesak ke warga sipil Gaza.

Uni Eropa

Dilansir Anadolu, Uni Eropa mengumumkan bahwa mereka tidak akan mendorong gencatan senjata dalam konflik Israel-Palestina. Juru bicara Komisi Eropa Peter Stano mengatakan "tidak ada seruan gencatan senjata dari EU pada tahap ini. "

Negara anggota Uni Eropa seperti Prancis tidak secara khusus menyatakan menolak gencatan senjata. Namun, Presiden Prancis Emmanuel Macron mengatakan bahwa perang melawan Hamas harus dilakukan dengan cara yang “brutal”, tetapi tetap harus dengan aturan dan sesuai hukum perang.

Menteri Luar Negeri Jerman Annalena Baerbock juga menyatakan dukungannya terhadap Israel, dengan mengatakan "seperti negara lain di dunia, Israel mempunyai hak untuk mempertahankan diri melawan terorisme dalam kerangka hukum internasional."

Juru bicara pemerintah Jerman, Steffen Hebestreit, mengatakan "kami sangat mendukung Israel" ketika menjawab pertanyaan tentang gencatan senjata.

Inggris

Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak menghindari menyebutkan “gencatan senjata” sambil mengulangi posisi Inggris mengenai “hak Israel untuk mempertahankan diri.”

Dia hanya mengatakan konflik di Gaza “memerlukan jeda khusus, yang berbeda dengan gencatan senjata.”

Sunak mengatakan Hamas bertanggung jawab atas konflik tersebut dan pemerintahnya akan terus mendesak Israel untuk mengikuti hukum internasional.

Belanda

Perdana Menteri Belanda Mark Rutte saat menyampaikan pidatonya dalam sidang Dewan Perwakilan Rakyat mengenai perang Israel-Hamas mengatakan bahwa ia mendukung "jeda kemanusiaan dalam permusuhan", tetapi bukan gencatan senjata.

Rutte mengatakan bahwa dia yakin gencatan senjata akan membuat Israel tidak bisa lagi melawan ancaman Hamas.

Menurut dia, gencatan senjata tidak mungkin dilakukan saat ini karena akan menimbulkan terlalu banyak hambatan. Ia juga mengatakan bahwa mendukung gencatan senjata akan membuat Belanda terkucilkan.

Kanada

Dilansir CBC, Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau pada awal pekan ini menyatakan bahwa Kanada mendukung “jeda kemanusiaan” dalam perang Israel-Hamas untuk mengizinkan warga asing meninggalkan Gaza dan mengizinkan bantuan bagi warga sipil memasuki wilayah tersebut.

“Ada banyak perbincangan yang terjadi saat ini mengenai perlunya jeda kemanusiaan dan saya pikir itu adalah sesuatu yang Kanada benar-benar dapat … dukung," ujar dia.

Komentar Trudeau muncul ketika Amerika Serikat dan negara-negara besar lainnya menyerukan agar bantuan terus mengalir ke Jalur Gaza yang terkepung untuk mencegah krisis kemanusiaan yang semakin parah.