Surabaya (ANTARA) -
Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) meningkatkan layanan informasi meteorologi maritim seiring dengan proyek dari Maritime Meteorological System (MMS-1) yang sudah memasuki tahap akhir dan akan mulai diimplementasikan pada 2024.
Sekretaris Utama BMKG Dwi Budi Sutrisno didampingi Kepala Pusat Meteorologi Maritim Eko Prasetyo mengatakan salah satu upaya peningkatan kapasitas layanan informasi meteorologi maritim yang dilakukan oleh Pusat Meteorologi Maritim dari Kedeputian Bidang Meteorologi BMKG di tahun 2023 diwujudkan melalui rapat kordinasi Meteorologi Maritim Tahun 2023.
"Rapat koordinasi ini mengusung tema 'Terwujudnya Layanan Informasi Meteorologi Maritim yang inklusif, terstandardisasi dan berkelanjutan'," kata Dwi dalam keterangannya di Surabaya, Senin.
Ia mengatakan dalam rapat yang berlangsung pada 8-10 Oktober 2023 di Hotel Novotel Samator Surabaya tersebut dihadiri oleh 56 tamu undangan yang meliputi Kepala UPT Maritim dan Mandatori serta seluruh Koordinator NDF (National Digital Forecast) provinsi dari seluruh Indonesia.
Ia menyampaikan bahwa melalui proyek MMS-1, BMKG telah berhasil memasang 40 unit AWS (Automatic Weather Station) yang tersebar di pelabuhan-pelabuhan Indonesia, 40 unit VAWS (Vessel Automatic Weather Station) yang terpasang di Kapal Pelni maupun kapal-kapal swasta lainnya serta melakukan deploy 48 Profiling Float dan 70 Ocean Drifter di seluruh perairan Indonesia.
Ia juga menaruh harapan tinggi kepada para Kepala UPT Maritim dan Mandatori serta seluruh Koordinator NDF agar dapat mengkonsolidasikan dan mengimplementasikan perubahan layanan transformasi cuaca maritim menjadi berbasis provinsi, untuk meningkatkan area cakupan layanan informasi meteorologi maritim yang dibutuhkan oleh seluruh pelabuhan di Indonesia.
Selain itu, dia juga memberi arahan kepada para Kepala UPT dan mandatori agar segera mengidentifikasi pembagian wilayah dari setiap provinsi, menginventarisir langkah nyata sebagai quickwin implementasi kegiatan FISP (Fully Integrated Single Platform) serta memberikan masukan terkait strategi layanan cuaca maritim ke depan.
Terkait dengan SLCN (Sekolah Lapang Cuaca Nelayan) yang telah menjadi kegiatan prioritas nasional, dirinya mengharapkan agar seluruh UPT dapat lebih aktif membuat video dokumentasi tentang hasil nyata kegiatan SLCN serta mengoptimalkan penyelenggaraan SLCN dan membuka peluang kerjasama dengan pemangku kepentingan dalam pengembangan kegiatan SLCN di daerah masing-masing.
