Golkar kumpulkan pengurus se-Jatim bahas strategi menangkan Pemilu 2024

Surabaya (ANTARA) - Dewan Pimpinan Daerah I Partai Golkar Jawa Timur mengumpulkan pengurus dari 38 DPD II atau tingkat kabupaten/kota melalui Rapat Kerja Daerah (Rakerda) membahas strategi persiapan untuk memenangkan kontestasi Pemilihan Umum 2024.

"Rakerda juga menindaklanjuti hasil Rakernas dengan kerja-kerja konkret," ujar Ketua DPD I Partai Golkar Jatim M. Sarmuji di sela Rakerda di Surabaya, Sabtu.

Hadir pada kesempatan tersebut Wakil Ketua Umum DPP Golkar Firman Subagya, Ketua Pemenangan Pemilu Wilayah III DPP Misbakhun, Ketua Dewan Pertimbangan DPD Harsono beserta jajaran pengurus dan perwakilan DPD Golkar Jatim dari 38 kabupaten/kota se-Jatim.

Pada Rakerda tersebut, kata dia, terdapat tiga agenda pokok yang dibahas, yaitu konsentrasi pada konsolidasi kelembagaan mulai tingkat desa sampai tingkat wilayah, mempersiapkan saksi di tingkat TPS (Tempat Pemungutan Suara) dan fokus berorientasi menentukan bakal calon kepala daerah.

Dalam pemenangan Pemilu, menurut Sarmuji tak ada strategi tunggal sehingga setiap pihak atau dalam hal ini jajaran pengurus partai tingkat pusat hingga wilayah memiliki kontribusi masing-masing dalam pemenangan.

"Oleh karena itu, semua harus ada penyatuan tekad. Seluruh pendekatan harus kami ambil, baik pendekatan konsolidasi, organisasi, keagamaan dan opini. Tidak ada satu unsur tinggal yang bisa memenangkan Pemilu 2024 sendirian," ucap dia. 

Golkar Jatim, lanjut dia, dalam tiga tahun terakhir terus merapatkan barisan dengan menelurkan program-program demi mencapai kemenangan di ujung pesta demokrasi, seperti menyisir setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota.

"Kami mempunyai tanggung jawab bersama untuk mewujudkan mimpi dan cita-cita. Namun, salah satu sisa pekerjaan sangat signifikan dalam Pemilu adalah mempersiapkan saksi di TPS," katanya.

"Saksi di masing-masing TPS belum lengkap. Ada 153 ribu orang kader baru masuk tahun ini. Padahal sebenarnya sudah tiga kali lipat lebih banyak. Kami tekad mengejar, semua komponen harus terlibat," tutur Wakil Ketua Komisi VI DPR RI tersebut.