Disnak Pamekasan Tidak Tahu Penyimpangan Bantuan Sapi
Minggu, 14 Agustus 2011 11:59 WIB
Pamekasan - Kepala Dinas Peternakan Pamekasan Kadarwati mengaku tidak tahu bantuan sapi dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim kepada para peternak sapi setempat yang diduga para aktivis LSM di wilayah itu ada penyimpangan.
"Kami hanya bersifat menerima pemberitahuan bantuan itu, bukan koordinasi. Tolong diperhatikan, lain ya, antara koordinasi dengan pemberitahuan itu," katanya kepada ANTARA melalui saluran telepon, Minggu.
Ia mengemukakan hal itu menanggapi unjuk rasa aktivis LSM dan mahasiswa yang tergabung dalam Front Pemberantas Korupsi (FPK) di Mapolres Pamekasan beberapa waktu lalu. Mereka menduga bantuan sapi dari Dinas Peternakan Pemprov Jatim ini menyimpang.
Menurut Kadarwati, pihaknya memang mendapatkan pemberitahuan dari Dinas Peternakan Provinsi Jatim bahwa warga Pamekasan mendapatkan bantuan sapi, namun detail bantuan serta pelaksana dari program kegiatan itu tidak diketahui.
"Karena hanya bersifat pemberitahuan, maka Dinas Peternakan Pamekasan juga tidak mengetahui jumlah kelompok pelaksana program bantuan sapi tersebut yang disalurkan oleh Pemprov Jatim," katanya.
Ia menjelaskan, pihak yang mengetahui secata detail tentang program bantuan sapi dari Dinas Peternakan Jatim terhadap para peternak sapi di Kabupaten Pamekasan adalah unit pelaksana teknis pembibitan dan kesehatan hewan.
"Kami hanya sebatas menerima pemberitahuan, sehingga kami juga tidak mengetahui jika ada persoalan di tingkat penerima bantuan," katanya.
Ia juga mengaku Dinas Peternakan Pamekasan tidak mengetahui para penerima bantuan, serta kelompok masyarakat (Pokmas) pelaksana program yang diduga melakukan penyimpangan tersebut.
Sebelumnya, para aktivis LSM FPK meminta polisi hendaknya bisa mengusut secara tuntas kasus dugaan penyimpangan bantuan sapi kepada para peternak sapi di wilayah itu yang menurut data FPK ada 19 Pokmas sebagai pelaksana.
Juru bicara FPK dari Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Pamekasan Zainal Abidin menyatakan, bantuan sapi dari Dinas Peternakan Pemprov Jatim itu diduga menyimpang, karena harga beli sapi terlalu mahal dan tidak sesuai dengan harga yang berlaku di pasaran ketiga itu.
"Oleh karenanya kami meminta aparat penegak hukum segera turun tangan mengusut kasus bantuan sapi ini," katanya menjelaskan.
Bantuan sapi kepada para peternak sapi di Kabupaten Pamekasan itu sebanyak 1.000 ekor atau senilai Rp7 miliar berupa program Jaring Perlindungan Kesejahteraan Rakyat (Jalin Kesra) pada tahun anggaran 2010.
Jauh sebelum program bantuan ini dilaksanakan, Ketua Komisi A DPRD Pamekasan Suli Faris meminta, agar Pemprov Jatim hendaknya melakukan koordinasi dengan dinas terkait di lingkungan pemkab.
Menurut dia, banyaknya bantuan dari pemerintah tingkat satu dan pemerintah pusat yang terindikasi menyimpang dan tidak tepat sasaran, penyebab utamanya karena kurang koordinasi.
Program bantuan sapi kepada para peternak sapi di wilayah Kabupaten Pamekasan itu merupakan program Pemprov Jatim dari upaya menjadikan Pulau Madura sebagai pusat pengembangan ternak sapi.