Puluhan Truk Barang Menumpuk di Tanjung Perak
Minggu, 31 Juli 2011 13:09 WIB
Surabaya - Puluhan truk barang yang hendak menumpang kapal menuju kawasan Indonesia Timur menumpuk di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timur, sejak lima hari terakhir ini karena kapal tidak ada yang berangkat.
"Kami sudah hampir seminggu menganggur di pelabuhan karena tidak ada kapal. Informasinya karena gelombang laut sedang tinggi dan kapal tidak ada yang berani berlayar," ujar salah satu sopir truk, Imron, ketika ditemui di Pelabuhan Tanjung Perak, Minggu.
Rencananya, Imron akan berangkat ke Kalimantan untuk mengirim sayuran. Ia dan sopir truk lainnya terpaksa hanya duduk-duduk dan bermain kartu untuk sekedar melepas penat.
"Daripada menganggur dan tidak ada kerjaan, ya begini ini, hanya bermain kartu dan istirahat. Terpaksa juga kami mengeluarkan uang lebih untuk makan sehari-hari," keluh dia.
Diperkirakan kapal baru akan datang dan berangkat pada 3-4 Agustus 2011 mendatang. Hal ini, lanjut Imron, membuatnya merugi waktu dan keuangan.
Tidak hanya merugi waktu, para perusahaan pemilik barang juga rugi karena sayuran yang akan dikirim terancam membusuk. Praktis sayuran yang dikirim dalam keadaan busuk pun akan turun drastis harganya. Bahkan ada yang khawatir tidak laku terjual.
Hal senada dikatakan Agus, sopir truk lainnya. Dia hanya bisa pasrah menunggu kedatangan dan keberangkatan kapal yang mengantarnya ke tempat tujuan.
"Mau bagaimana lagi, lha karena cuaca buruk. Inikan tidak bisa diprediksi dan menanggung resiko berbahaya. Kalau nekat berangkat takutnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, malah semakin berbahaya," kata dia.
Sementara itu, Kepala Humas Kesyahbandaran Pelabuhan Utama Tanjung Perak, Marzuki mengatakan, tidak adanya kapal yang datang kemungkinan kebijakan dari pelabuhan bertolak.
Dijelaskannya, Kesyahbandaran Tanjung Perak tidak mengeluarkan larangan kapal yang akan berangkat ke daerah tujuan.
"Kami tidak mengeluarkan larangan pemberangkatan kapal. Kemungkinan kapal-kapal dari pelabuhan bertolak yang melarang," tuturnya.
"Berangkat atau tidaknya juga wewenang 'owner' selaku pemilik kapal. Tentunya dengan acuan dari BMKG setempat," kata Marzuki menambahkan.