Malang - Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Jawa Timur (Jatim) mendesak agar DPR segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) menjadi UU. Presiden Koordinator BEM Jatim Dalu Kirom, Kamis, mengatakan, jangan sampai usulan dan pembahasan BPJS itu hanya untuk kepentingan kelompok tertentu. "RUU BPJS ini harus segera disahkan menjadi UU karena ini bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat luas," tegas Dalu disela-sela aksi bersama BEM dari beberapa perguruan tinggi (PT) di gedung DPRD Kota Malang. Selain itu, kata Dalu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga jangan hanya "sibuk" menanggapi berbagai kasus yang menimpa Partai Demokrat (PD) saja. Sebab, tegasnya, negara ini membutuhkan penyelesaian kongkret atas semua permasalahan yang menimpa negeri ini. Berbagai persoalan yang menimpa negeri ini sekarang sudah cukup parah. Ia menilai, konferensi pers yang digelar Presiden SBY terkait partai merupakan tindakan yang merepotkan rakyat. Rakyat tidak seharusnya dibebani dengan masalah internal parpol. Sementara dalam orasinya di depan gedung dewan tersebut, para pengunjuk rasa juga mendesak para penegak hukum memproses seluruh pejabat negara yang terlibat kasus Nazaruddin. Puluhan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Jatim di gedung DPRD Kota Malang itu dikawal ketat oleh aparat keamanan karena dikhawatirkan akan terjadi kericuhan seperti beberapa hari sebelumnya, dimana aktivis PMII bentrok dengan aparat di gedung parlemen tersebut . Mahasiswa yang tergabung dalam BEM Jatim itu mengawali aksinya dari dengan longmarch menuju gedung DPRD dengan membawa spanduk bertuliskan "Hapus Mafia APBN". Sebelumnya, Ketua Pansus RUU BPJS Ahmad Nizar Shihab mengatakan, RUU BPJS tidak mungkin disahkan pada masa sidang ke IV yang akan ditutup tanggal 22 Juli 2011.


Editor : FAROCHA
COPYRIGHT © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.