Ribuan Guru Trenggalek Pilih Jalur Diklat "PLPG"

Trenggalek - Seribu lebih guru di Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur, memilih jalur pendidikan latihan profesi guru (PLPG) agar bisa lolos dalam program sertifikasi guru tahun 2011. Kepala Bidang Ketenagaan Dinas Pendidikan (Disdik) Trenggalek, Suwanto, Selasa mengatakan, jalur PLPG paling banyak diminati tenaga didik karena dinilai paling mudah dan aman. "Guru-guru di sini merasa belum mampu ikut jalur portofolio karena apabila tidak lolos langsung dicoret, tapi kalau ikut PLPG masih bisa mengulang," terangnya. Sebagaimana data di dinas pendidikan setempat menunjukkan, jumlah peserta PLPG tahun ini mencapai 1.132 guru, terdiri dari guru jenjang SD sampai SMA dengan status PNS maupun swasta. "PLPG dilaksanakan Kota Batu dan sekarang sudah gelombang kelima. Kalau kuota sertifikasi guru tahun 2011 sebenarnya ada 1.135 orang, namun karena ada beberapa yang menggundurkan diri, sekarang tinggal 1.132 orang," kata Suwanto, saat ditemui ANTARA di ruang kerjanya. Wanto menjelaskan, setelah dinyatakan lolos dalam PLPG tidak serta merta langsung mendapatkan tunjangan sertifikasi, tetapi peserta terlebih dahulu diwajibkan untuk melengkapi berkas-berkas yang disyaratkan. "Bukan hanya itu saja, guru yang ikut sertifikasi juga harus memiliki jam mengajar minimal 24 dalam seminggu, kalau kurang dari jumlah itu maka tunjangan sertifikasinya akan ditagguhkan," paparnya. Setelah semua berkas dinyatakan lengkap, tim Dinas Pendidikan Trenggalek akan mengirimkan ke panitia seleksi pusat untuk mendapatkan surat keputusan tunjangan profesional pengajar (SK TPP), yang nantinya dipakai sebagai dasar pencairan tunjangan sertifikasi. "Untuk guru swasta ditambah lagi dengan SK 'inpassing', gunanya untuk penyesuaian sehingga nanti tunjanganya akan sama dengan guru PNS yang disesuaikan dengan masa kerja dan tingkat pendidikan yang bersangkutan," jelas Suwanto. Sementara saat ditanya mengenai pencairan tunjangan sertifikasi guru di Kabupaten Trenggalek, ia mengatakan saat ini mengalami keterlambatan pencairan karena jumlah dana yang disalurkan pemerintah pusat lebih kecil dibanding kebutuhan. "Triwulan pertama sudah kami cairkan sebagian, triwulan kedua ini gantian untuk yang belum dapat, tapi untuk yang terakhir nanti insya-Allah sudah lancar," ujarnya. Ia mengatakan, kepastian tersebut mereka peroleh setelah mengetahui adanya pengajuan tambahan dana dari dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah (DPPKAD) setempat ke pemerintah pusat.