Surabaya (ANTARA) - Suara milenial di lingkungan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kota Surabaya menginginkan anak muda harus melek politik.
Ketua Taruna Merah Putih (TMP) Surabaya Aryo Seno Bagaskoro dalam keterangan tertulisnya di Surabaya, Jumat, mengatakan suara milenial itu disampaikan dalam diskusi bertajuk "PDI Perjuangan di Mata Gen Z & Milenial" yang digelar TMP di Surabaya, Kamis (5/1) malam.
"Bahwa politik itu memberikan hal yang konkret. Saya memerlukan alat juang untuk memperbaiki yang ada di sekitar saya. Dan, PDI Perjuangan menyediakan banyak hal untuk itu. Maka, saya memutuskan bergabung dengan partai ini," kata Seno yang juga mahasiswa Ilmu Politik, FISIP, Universitas Airlangga itu.
Seno mengatakan diskusi digelar untuk menyambut HUT Ke-50 PDI Perjuangan pada 10 Januari 2023. TMP adalah wadah anak-anak muda di bawah naungan PDI Perjuangan. Diskusi diikuti puluhan kalangan mahasiswa, kaum pelajar, kalangan pemuda.
Diskusi ini mengundang sejumlah tokoh yakni Ketua DPC PDI Perjuangan Surabaya Adi Sutarwijono, dan Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Kota Surabaya Denny Yan, Ketua Karang Taruna Surabaya Fuad Benardi, tokoh anak muda Surabaya Sereza Buana dan advokat muda Zaetun Taher.
Mereka pun menceritakan pandangannya PDIP sebagai kental sebagai partainya wong cilik atau rakyat kecil. Seperti kisah, Ketua Umum Hipmi Surabaya, Denny Yan.
Ketua Karang Taruna Surabaya Fuad Benardi mengatakan, dirinya masuk barisan PDIP karena kemauan sendiri. Sekalipun ibunya kala itu Tri Rismaharini menjabat Wali Kota Surabaya dari PDIP, dan menjabat Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Kebudayaan.
Fuad bergabung PDIP karena tertarik pada pemikiran Bung Karno. Menurut dia, gagasan-gagasan Bapak Bangsa itu masih relevan sampai sekarang. "Pemikiran Bung Karno itu memang visioner, dimana beliau itu memikirkan sesuatu hal yang sampai sekarang ini masih ada," paparnya.
Sementara, Ketua DPC PDIP Surabaya Adi Sutarwijono mengatakan, kader PDIP itu harus berada di tengah-tengah rakyat, dan bekerja untuk kepentingan masyarakat. Kader PDIP harus pribadi yang terbuka dan mudah diakses warga masyarakat.
"Sehingga warga masyarakat merasa diayomi, didampingi dan dibela, diperjuangkan kepentingan-kepentingannya. Terlebih ketika berada dalam kesulitan," kata Adi, yang juga Ketua DPRD Kota Surabaya.
