Oleh Ayu Citra Sukma Rahayu Surabaya - "Madu di tangan kananmu racun di tangan kirimu, aku tak tahu mana yang akan kau berikan padaku," kata penyanyi era 80-an, (alm) Arie Wibowo saat melantunkan lagu hitsnya "Madu dan Racun" di sejumlah pentas nasional. Tembang "lawas" tersebut, sanggup mengibaratkan kondisi perekonomian masa kini di mana pemberlakuan suatu kebijakan di Tanah Air akan menjadi madu oleh sebagian kalangan dan racun bagi lainnya. Kini, masyarakat kelas bawah, menengah, ataspun menanti kehadiran Sang Pemecah Angka yang tak hanya mengukur keberhasilan perekonomian nasional dari target nominal, tetapi berkenan melihat fenomena sosial di masyarakat termasuk rencana kebijakan subsidi Bahan Bakar Minyak/BBM. Tak ayal, kemunculan seputar opsi pembatasan BBM bersubsidi dan estimasi besaran subsidinya menimbulkan polemik tersendiri di pasar perdagangan Tanah Air, sehingga sulit melepaskan dirinya dari sorotan beragam media massa di Indonesia sampai sekarang. Di sisi lain, fenomena BBM bagai kaset lama yang menggaung pada masa sekarang dan meluluhlantahkan energi, pola pikir Warga Negara Indonesia/WNI baik konsumen, produsen, pengamat perminyakan, dan pemerintah. Sementara, latar belakang kejadian terkini karena kian berkurangnya stok BBM pada belasan tahun mendatang, sehingga wacana pembatasan konsumsi terutama BBM bersubsidi bergulir di pasar nasional. Bahkan melibatkan proyeksi banyak pengamat yang khawatir muara polemik itu adalah gejolak perekonomian. Untuk itu, pada bulan Maret 2011 pemerintah melalui Dewan Perwakilan Rakyat/DPR memiliki formula antisipasi dengan menawarkan tiga opsi supaya fenomena BBM tidak berakhir laksana pola gunung es antara lain menaikkan harga premium Rp500,00 per liter, pengalihan konsumsi premium ke pertamax, dan penjatahan konsumsi premium. Opsi pemerintah tersebut, juga bertujuan mengurangi kelebihan permintaan BBM bersubsidi di penjuru Nusantara pada semester pertama 2011. Apalagi, ketersediaan volume komoditas itu sama seperti yang penetapan APBN 2011. Mengingat kian tingginya permintaan pasar terhadap BBM subsidi, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi/BPH Migas mengusulkan adanya penambahan kuota menjadi 40,49 juta Kiloliter (KL) dibandingkan sebelumnya 38,59 juta Kiloliter (KL). Kini, usulan dengan dominasi 24,54 juta KL premium itu sudah disepakati dalam Rapat Kerja Komisi VII DPR dan Menteri ESDM Darwin Saleh, Kamis (7/7), sehingga ditambahkan pada APBN Perubahan 2011. Terkait pemantik tingginya konsumsi BBM bersubsidi, Kepala BPH Migas, Tubagus Haryono, mengemukakan, karena adanya disparitas harga antara BBM bersubsidi dengan nonbersubsidi menyusul migrasi konsumen pertamax ke premium. Selain itu, ditengarai ada segelintir oknum tak bertanggung jawab yang menikmati "madu" di tengah situasi pelik sekarang ini. "Untuk itu, kami siap mendata konsumsi BBM masyarakat, sekaligus menjalin kerja sama dengan aparat penegak hukum," katanya saat dihubungi dari Surabaya. Hapus subsidi Saat ini hingar-bingar permasalahan BBM bersubsidi dan besaran subsidinya semakin meruncing sampai kemunculan wacana baru, di mana pemerintah siap menambah nominal subsidi tersebut antara Rp25 triliun - Rp30 triliun menjadi Rp120,8 triliun seiring penambahan kuota tersebut. Namun, Pengamat Kebijakan Publik, Sofyano Zakaria, menilai opsi ideal yang diambil pemerintah ke depan adalah menaikkan harga BBM subsidi Rp2.000 per liter untuk pengguna sepeda motor dan angkutan umum. "Lalu, pemerintah wajib menghapus subsidi kendaraan pelat hitam, sehingga mereka diharuskan mengonsumsi BBM nonsubsidi," katanya. Pertimbangannya, kini jumlah sepeda motor dan pertumbuhannya sangat besar sekali serta berdampak pada kenaikan konsumsi BBM sangat signifikan. Di sisi lain, pihaknya tidak sependapat jika pemilik sepeda motor atau juga mobil nonmewah dijustifikasi sebagai golongan tidak mampu. "Apalagi, secara logika orang tidak mampu sulit membeli atau melunasi kredit motor maupun mobil," tegasnya. Pemahaman itu sesuai dengan definisi orang miskin dari Badan Pusat Statistik yakni mereka yang pengeluarannya kurang dari Rp260.000,00 per bulan. Padahal, cicilan terendah sepeda motor sekitar Rp400.000,00 per bulan selama masa kredit tiga tahun. Di samping itu, keberadaan harga BBM seperti sekarang sukar memberi dorongan kepada penggunanya bersikap hemat dalam menggunakan komoditas bersubsidi. Tetapi, dengan kenaikan harga BBM bersubsidi semakin memicu para pengguna kendaraan bermotor menghemat pemakaian bahan bakarnya. Mengenai kebijakan lain seperti melarang mobil mewah menggunakan BBM bersubsidi, pihaknya menilai, melanggar rasa keadilan, menyusul orang kaya berhak menerima kebijakan serupa dengan orang tak mampu. Terlebih jika dikaitkan terhadap konstribusi kepada negara seiring golongan orang kaya lebih banyak memberi sumbangan berupa besaran pajak yang dibayarkan. Di sisi lain, pemerintah tidak perlu menjatah pembelian BBM bersubsidi karena sulit pada tataran implementasinya dan berdampak negatif seperti menimbulkan gejolak sosial di lapangan. Akan tetapi, yakin dia, dengan penghapusan subsidi bagi kendaraaan bermotor pelat hitam dan kenaikan harga bagi sepeda motor maupun angkutan umum, anggaran subsidi yang bisa dihemat negara meningkat, sehingga layak dimanfaatkan bagi pembiayaan di sektor lain. "Semisal, menambah alokasi anggaran Bantuan Operasional Sekolah atau proyek pengembangan program ekonomi kerakyatan seperti kredit/modal usaha bagi lulusan perguruan tinggi. Upaya itu mampu membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat," katanya. Pengaruh inflasi Sofyano memprediksi, peningkatan subsidi BBM mengakibatkan anggaran pemerintah tidak banyak bermanfaat bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kepentingan rakyat Indonesia, terutama saat BBM bersubsidi banyak dikonsumsi untuk hal tidak produktif. Khusus sosialisasi di masyarakat, sampai sekarang pemerintah terbukti belum melakukannya dengan menyeluruh kepada rakyat terkait BBM bersubsidi, sehingga mereka memandang komoditas itu hanya sebatas kebijakan yang wajib dan harus dilakukan oleh pemerintah. Padahal, ada baiknya dilaksanakan sosialisasi besar-besaran supaya masyarakat memahaminya. "Kami sinyalir kenaikan konsumsi BBM diselewengkan kalangan industri karena harga BBM solar industri pada harga keekonomian mencapai sekitar Rp10.000,00 per liter dan menarik perhatian spekulan memborong komoditas itu dari SPBU serta mengalihkannya ke industri," ujarnya. Maka dari itu, ia berharap peran pengawasan terhadap SPBU yang merupakan tugas BPH Migas dapat ditingkatkan agar penyelewengan serapan BBM bersubsidi terhindarkan. "Bagi mereka yang terbukti menyelewengkannya, pemerintah harus memberi sanksi tegas atau bukan semata-mata mengatasi masalah tingginya permintaan BBM bersubsidi dengan menambah alokasi," tambahnya. Menyikapi perkembangan masalah BBM bersubsidi, Peneliti Ekonomi Madya Senior Kantor Bank Indonesia Surabaya, Soekowardojo, meyakini jika isu BBM dan segala pergolakannya di Pemerintah Pusat tidak akan memengaruhi ekspektasi pasar skala nasional. Apalagi, kini lika-liku isu BBM bersubsidi khususnya sesuai pengamatannya di Jawa Timur kian mereda, meskipun banyak pengamat maupun pelaku ekonomi menilai jika pola konsumsi pasar BBM nonsubsidi mengarah ke premium. Jika melihat daya serap pasar pada masa kini, ia merinci, ada kenaikan konsumsi masyarakat di provinsi tersebut terhadap premium antara 5 persen hingga 6 persen dibandingkan pola bulan lalu. Faktor pemicu peningkatan konsumsi pasar BBM Jatim, adanya disparitas harga atau tingginya harga BBM nonsubsidi seperti pertamax daripada premium. "Namun, kami bangga karena di wilayah Jatim tidak terjadi antrean BBM di SPBU, meskipun di sejumlah daerah ada kekosongan stok yang kemungkinan dipicu masalah distribusi 'Delivery Order/DO' masing - masing SPBU," katanya. Di samping itu, jika kenaikan harga BBM bersubsidi secara nasional tak terelakkan pada semester II/2011, ia khawatir, kondisi itu bisa memicu inflasi pada periode tersebut. Apalagi, selama semester II/2011 banyak agenda besar keagamaan seperti bulan puasa dan Lebaran 1432 Hijriah. "Walau kontribusi BBM selama ini minim terhadap keseluruhan indikator inflasi, kami sarankan pemerintah tetap mengawasi secara cermat perubahan harganya," ucapnya. Upaya tersebut, dikarenakan kenaikan harga BBM selalu memiliki efek domino terhadap semua lini perekonomian seperti perdagangan, biaya transportasi, maupun perindustrian. Mengenai proyeksi inflasi Jatim selama Juli 2011, di posisi antara 0,6 persen hingga 0,8 persen. "Estimasi itu bukan karena indikator kenaikan harga BBM subsidi, tetapi harga beras yang kian melambung atau hingga 8 persen untuk kenaikan harga beras kualitas murah," tandasnya. Untuk itu, saran dia, segala kebijakan di tataran ekonomi makro termasuk BBM bersubsidi wajib dipertimbangkan dengan matang dan mengutamakan kepentingan rakyat. Dalam menghadapi gejolak perekonomian tersebut, perlu sikap tegas dan kewaspadaan pemerintah, kebesaran hati masyarakat, dan meminta pelaku usaha agar tidak mengambil untung terlampau besar sehingga "mencekik" kalangan lain.


Editor : Chandra Hamdani Noer
COPYRIGHT © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.