Surabaya (ANTARA) - Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa optimistis dapat mengendalikan inflasi dengan menerapkan strategi 4K.
"Strategi 4K adalah keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi dan komunikasi efektif," katanya usai mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian secara virtual di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Senin.
Untuk strategi keterjangkauan harga, menurutnya Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim bersama jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) dan elemen strategis terkait menjalankan program operasi pasar lumbung pangan.
"Tujuannya untuk memberikan akses komoditi dengan harga terjangkau langsung ke masyarakat. Saat ini operasi pasar telah dilakukan di berbagai kabupaten/kota," ujarnya.
Untuk strategi ketersediaan pasokan, lanjut Khofifah, Pemprov Jatim melakukan berbagai langkah di bidang pertanian dan peternakan.
Salah satunya dengan menyerap gabah beras petani, percepatan gerakan tanam padi di 38 kabupaten/kota dan pengendalian ketersediaan komoditas sektor peternakan.
Gubernur Khofifah menyebut capaian luas tambah tanam padi musim tanam tahun 2022 mencapai 1.887.894 hektar atau meningkat 33.124 hektar atau 1,79 persen.
Mantan Menteri Sosial RI ini kemudian juga menjamin kelancaran distribusi bahan pokok dengan memberikan subsidi angkutan kapal untuk kepulauan terluar Jatim, memperbaiki infrastruktur jalan, mengusulkan toleransi angkutan Over Dimension Over Load (ODOL) di tahun 2023 dan mengamankan pasokan bahan bakar minyak (BBM) dan elpiji 3 kilogram bagi nelayan dan petani.
Gubernur Khofifah mengungkapkan inflasi month to month Jatim September-Oktober 2022 mencapai 0,04 persen. Kabupaten dengan inflasi tertinggi adalah Probolinggo 0,16 persen dan Kota Surabaya sebagai wilayah dengan inflasi terendah yakni 0,07 persen. Sedangkan inflasi nasional saat ini mencapai 5,71 persen year on year.
"Saya mengajak Bupati/Walikota se-Jatim untuk terus menerus berupaya mengendalikan inflasi di daerahnya masing-masing. Karena saat ini masih ada tantangan peningkatan harga pangan yang dapat menekan daya beli masyarakat yang mulai membaik. Bahkan hal ini bisa memicu kenaikan biaya produksi produk olahan pangan," tuturnya.
Untuk itu, Pemprov Jatim menyiapkan penyaluran bantuan sosial bagi masyarakat terdampak inflasi dan kenaikan BBM sebesar Rp257 miliar yang saat ini sedang dalam proses penyaluran.(*)
