BNPT: Program Warung NKRI mampu cegah bahaya radikalisme

Malang (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menilai program Wadah Akur Rukun Usaha Nurani Gelorakan atau yang dikenal dengan Warung NKRI mampu mencegah bahaya radikalisme dengan mengedepankan sektor perekonomian dengan menanamkan nilai-nilai nasionalisme.

Kepala BNPT Komisaris Jenderal Polisi Boy Rafli Amar di Kota Malang, Jawa Timur, Selasa, mengatakan dalam rencana pengembangan Kawasan Khusus Terpadu Nusantara (KKTN) di Kecamatan Turen, Kabupaten Malang, nantinya akan dilengkapi dengan Warung NKRI dan sejumlah unit usaha yang digerakkan oleh eks-narapidana teroris (napiter).

“Ini nanti akan terlaksana dengan adanya obrolan kebangsaan sebagai upaya dalam melawan radikalisasi,” kata Boy.

Boy menjelaskan selain pusat ekonomi yang digerakkan oleh eks napiter, program Warung NKRI juga akan memberikan edukasi untuk memupuk rasa nasionalisme melalui simbol-simbol negara termasuk pemutaran lagu-lagi nasional pada kawasan yang rencananya akan dikembangkan di atas lahan seluas 15 hektare.

Menurutnya, pada kawasan KKTN yang akan dikelola oleh eks napiter tersebut juga akan dilengkapi dengan koperasi. Pada koperasi itu, para eks napiter akan diberikan sejumlah pelatihan seperti pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan dibimbing oleh mitra yang berkompeten.

“Penanggulangan terorisme berbasis pembangunan kesejahteraan kepada eks napiter. Diharapkan jika koperasi tumbuh, memiliki unit-unit usaha, kemudian mendatangkan hasil, devidennya bisa kita berikan kepada anggotanya yang juga di dalamnya ada eks napiter,” ujarnya.

Dalam proses deradikalisasi kepada para eks napiter, lanjutnya, akan melibatkan sejumlah kalangan seperti akademisi, tokoh-tokoh pemerintahan, hingga pihak yang berkompeten di bidang perkoperasian.

“Jadi, kita sama-sama mengawal pada dasarnya kegiatan monitoring komponen dari deradikalisasi ini bisa berlangsung setelah di luar Lapas,” ungkapnya.

Program KKTN merupakan salah satu bentuk upaya penanggulangan terorisme melalui pendekatan lunak yang mengedepankan kesejahteraan dan digagas oleh BNPT.

KKTN, bertujuan mendorong kemajuan pembangunan dan perekonomian daerah, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang pada akhirnya mampu meminimalisir gerakan radikal terorisme.

Program KKTN tersebut digulirkan pada lima provinsi di Indonesia yakni Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, NTB dan Sulawesi Tengah. Sementara provinsi yang menjadi pilot project antara lain Kabupaten Poso Sulawesi Tengah, Kota Bima Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Kabupaten Malang, Jawa Timur.