"Oleh karena itu, kami mendukung penuh pengembangan bauran energi dari fosil ke ramah lingkungan dengan melakukan pembelian energi listrik berbasis sampah," kata Zulkifli usai mendampingi Presiden Joko Widodo meresmikan instalasi PSEL Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan di Benowo, Surabaya, Kamis.
Baca juga: Presiden Jokowi resmikan fasilitas pengolahan sampah jadi energi listrik di Surabaya
Baca juga: Presiden Jokowi: Pengelolaan sampah jadi energi listrik bisa tiru Surabaya
Ia mengatakan, PSEL Benowo ini termasuk salah satu program pemerintah dalam percepatan pembangunan instalasi pengolah sampah menjadi energi listrik berbasis teknologi ramah lingkungan.
Zulkifli menyebut pembangkit listrik dengan bahan bakar sampah kota yang terletak di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Benowo, Surabaya, itu berkapasitas 9 megawatt dan merupakan PLTSa kedua yang beroperasi di Jawa Timur setelah pada November 2015 beroperasi PLTSa Benowo 1,65 MW dengan teknologi sanitary landfill.
"PLTSa Benowo ini merupakan PLTSa pertama di Indonesia yang menggunakan konsep zero waste dengan proses gasifikasi dan untuk produksi listrik dengan kapasitas 9 MW ini. Kami bekerja sama dengan IPP (Independent Power Producer)-PT Sumber Organik sampai tahun 2032 dengan harga beli sebesar 13,35 cent USD/kWh sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2018," katanya.
Baca juga: Wali Kota: Beroperasinya PSEL Surabaya tidak lepas dari perjuangan Risma
Presiden Jokowi sebelumnya meresmikan fasilitas PSEL di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Benowo, Kota Surabaya.
Dalam sambutannya pada peresmian itu, Presiden Jokowi memuji kinerja Wali Kota Surabaya atas keberhasilan mewujudkan fasilitas tersebut.
"Proses pengolahan sampah yang sebentar lagi akan kita lihat, ini sudah sejak 2018 saya siapkan perpresnya, saya siapkan PP-nya," ujar Presiden mengawali sambutannya dari lokasi peresmian di Surabaya, yang disaksikan melalui Youtube Sekretariat Presiden.
Baca juga: PSEL di TPA Benowo Surabaya bakal jadi pilot project strategis Nasional
Kepala Negara mengatakan berdasarkan pengalaman yang dialaminya sejak 2008, saat dirinya masih menjadi wali kota, kemudian menjadi gubernur, lalu menjadi Presiden, tidak bisa merealisasikan pengolahan sampah menjadi listrik.
"Sehingga keluar Perpres 16 Tahun 2018 mengenai investasi. Keluar lagi Perpres 35 Tahun 2018 mengenai tarif listrik, untuk memastikan pemda berani mengeksekusi," ujar dia.
