Menkopolhukam ajak tokoh lintas agama jaga Indonesia

Surabaya (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD mengajak tokoh-tokoh masyarakat dari lintas agama di wilayah Jawa Timur untuk bersama-sama menjaga keutuhan negara Republik Indonesia. 

Dalam pertemuan tokoh masyarakat lintas agama dengan forkopimda Jatim bertempat di Markas Komando Daerah Militer (Kodam) V Brawijaya di Surabaya itu, Mahfud mengungkapkan bahwa Jawa Timur, sebagai salah satu provinsi terbesar, dengan 40 juta lebih penduduk yang tersebar di 38 kabupaten/ kota adalah tempat berkembangbiaknya moderasi beragama.
  Video oleh Hanif Nashrullah

"Dulu moderasi beragama di wilayah Jawa Timur dipelopori oleh KH Hasyim Asyari sebagai salah satu pendiri Nahdlatul Ulama. Bahkan, sebelum itu, Muhammadiyah juga berkembang di Jawa Timur dan telah mengajarkan toleransi Bergama," katanya kepada wartawan di sela pertemuan dengan tokoh-tokoh lintas agama di Surabaya, Rabu. 

Diakuinya, memang beberapa kali terjadi aksi terorisme di Jawa Timur, akibat pemahaman yang radikal atau menyimpang dari ajaran agamanya, namun bisa segera diatasi. 

"Aksi terorisme itu disebabkan oleh pemahaman yang menyimpang dari ajaran agama. Jadi bisa muncul terorisme dari agama manapun, bukan hanya Islam saja," ucapnya. 

Secara umum, Menkopolhukam percaya, bahwa rakyat Jawa Timur tumbuh dengan penuh toleransi. Tidak hanya di Jawa Timur, menurut Mahfud, umat beragama, khususnya Islam, di Indonesia sebenarnya sangat toleran. 

"Hari ini, Pak Pangdam V Brawijaya mengumpulkan tokoh-tokoh masyarakat dari lintas agama dan berbagai organisasi massa di Jawa Timur untuk bersilaturahim dengan pemerintah, bahwa kita punya Indonesia yang harus dijaga bersama-sama," tuturnya.

Menkopolhukam menandaskan pertemuan dengan tokoh masyarakat dari lintas agama di wilayah Jawa Timur tersebut sekaligus untuk mengimplementasikan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2020. 

"Perpres 82/ 2020 ini mengajak peran serta masyarakat untuk bersama-sama perang melawan virus corona (COVID-19) dan pemulihan ekonomi nasional karena memang tidak bisa dilakukan sendirian oleh pemerintah," ujarnya.