Kemenag minta pesantren tingkatkan koordinasi dengan Gugus Tugas COVID-19

Surabaya (ANTARA) - Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Timur meminta pengelola atau pimpinan pondok pesantren di wilayah setempat meningkatkan koordinasi dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 di masing-masing daerah, terutama saat masuknya kembali santri ke lingkungan pesantren.

Kepala Kanwil Kemenag Jatim Ahmad Zayadi di Surabaya, Rabu, mengatakan dengan meningkatkan koordinasi akan mempermudah pengasuh pondok pesantren dalam penanganan COVID-19.

"Kebijakan masing masing pesantren berbeda dengan sekolah umum, karena kebijakan pesantren bergantung pada penguasanya yaitu pengasuh pondok pesantren itu sendiri," katanya di sela sosialisasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren di kantor DPW Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) Jawa Timur.

Ia menjelaskan peningkatan koordinasi bisa dilakukan oleh pondok pesantren dengan dinas kesehatan, dinas sosial, dinas perhubungan supaya kalau terjadi sesuatu bisa diurai dengan cepat.

"Kami sendiri masih belum bisa mendata pondok pesantren mana saja yang sudah menerapkan protokol kesehatan saat pandemi COVID-19," katanya.

Namun, yang jelas, pesantren memiliki ukuran untuk menerapkan protokol kesehatan, sejak santri akan berangkat sampai dengan di lingkungan pondok pesantren.

"Sampai pesantren mereka terapkan protokol kesehatan, seperti tanpa jabat tangan, jaga jarak, cuci tangan pakai sabun," katanya.

Terkait dengan sosialisasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, ia mengatakan bahwa regulasi itu bentuk pengakuan pemerintah terhadap pondok pesantren.

"Selama ini UU yang sebelumnya hanya ditempatkan sebagai entitas. Dengan UU ini pemerintah bisa secara leluasa memberikan pengakuan terhadap pondok pesantren karena pesantren lembaga yang sangat tua dengan mengedepankan berbasis masyarakat, didirikan masyarakat dan tumbuh berkembang dari masyarakat," katanya.

Sementara itu, Ketua DPW LDII Jawa Timur Amien Adhy menambahkan UU Pesantren merupakan langkah baik karena hal yang terkandung dalam UU itu terkait sertifikasi justru bertujuan mengembangkan kompetensi sehingga sesuai dengan kebutuhan zaman.

"Seperti standar penyembelih hewan halal, ini kan perlu, ada aturannya itu tidak syukur menyembelih, nah adanya sertifikasi ini dibutuhkan. Ke depan guru-guru pondok, kyai dalam tanda kutip mempunyai sertifikasi," katanya.