Tulungagung (Antaranews Jatim) - Pj Bupati Tulungagung Jarianto berjanji akan segera mengeluarkan surat edaran berisi larangan bagi seluruh jajaran PNS di lingkup Pemda setempat menggunakan gas elpiji "melon" yang disubsidi pemerintah.
"Iya, itu menjadi pertimbangan kami untuk dilakukan pencegahan (konsumsi elpiji subsidi oleh ASN) segera," kata Jarianto dikonfirmasi di Tulungagung, Jawa Timur, Minggu.
Ia berharap, imbauan dalam SE yang dia teken nanti mampu menekan potensi kesalahan sasaran dalam mekanisme distribusi elpiji ukuran tiga kilogram itu yang seharusnya hanya diperuntukkan warga miskin tersebut.
Namun Jarianto menyadari imbauan tidak bersifat mengikat. Selain membuat surat edaran larangan membeli elpiji bersubsidi, kata Jarianto, Pemkab Tulungagung juga akan memberikan surat edaran serupa ke jaringan agen dan distributor elpiji di seluruh wilayah Tulungagung.
"Kami akan minta supaya agen dan distributor selektif dalam melayani permintaan elpiji. Mereka yang mampu, PNS dan sebagainya ya jangan diberi gas elpiji subsidi," ujarnya.
Terkait kelangkaan elpiji subsidi yang memicu kenaikan harga produk Pertamina ini, Jarianto mengatakan pihaknya terus memantau.
Kata dia, Pemkab Tulungagung bersamaan jajaran terkait dijadwalkan melakukan beberapa langkah penanggulangan, salah satunya dengan menggelar operasi pasar demi menekan lonjakan harga elpiji bersubsidi yang jauh melampaui harga eceran tertinggi (HET), yakni dari seharusnya Rp16 ribu per tabung kini tembus Rp25 ribu.
Sementara itu, Officer Comunication and CSR Pertamina MOR V Eddy Mangun mengatakan suplai kuota elpiji bersubsidi di Tulungagung dan Trenggalek sebenarnya telah ditambah menjadi 126 persen dibansing biasanya.
Saat ini volume elpiji subsidi yang digelontor untuk Tulungagung disebut Eddy mencapai 44.240 tabung atau 125 persen lebih besar dari penyaluran dilakukan sejak 10 Mei lalu.?
Bandingkan dengan kuota pada kurin April yang dibatasi sebanyak 39.200 tabung.
"Tugas dan kewenangan Pertamina hanya sebatas penyaluran hingga tingkat distributor ya. Untuk level pengecer yang diduga menjadi titik potensi `kebocoran` suplai elpiji bersubsidi , kami tidak tahu menahu. Ada baiknya isu ini di konfirmasikan ke pemerintah daerah dan aparat terkait untuk mencegah penimbunan ataupun spekulasi memainkan suplai bahan," ujarnya. (*)
