Pemerintah Dorong Penguatan Negosiasi Bilateral Terkait TKI

Pamekasan (Antaranews Jatim) - Menteri Ketenagakerjaan Mohammad Hanif Dhakiri menyatakan, pemerintah terus mendorong penguatan negosiasi bilateral dengan sejumlah negara yang menjadi tujuan tenaga kerja Indonesia.

"Ini merupakan satu dari tiga program yang dicanangkan pemerintah terkait dengan ketenagakerjaan," kata Hanif Dhakiri dalam temu wicara dengan para pegiat usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang digelar Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Bhakti Bangsa Pamekasan, Madura, Jawa Timur, di Gedung Islamic Centre setempat, Senin.

Penguatan negosiasi bilatarel untuk sementara ini fokus ke Malaysia karena kondisi politik di negara itu belum stabil.

Kedua, pemerintah akan terus memberikan pendidikan kepada masyarakat yang hendak bekerja ke luar negeri menjadi TKI.

"Titik tekannya adalah berupaya mendorong agar calon TKI yang hendak bekerja di luar negeri melalui jalur resmi, bukan jalur ilegal, yakni melalui calo," ujar Menaker.

Menurut dia, jika menjadi TKI melalui jalur resmi, apabila terjadi kecelakaan kerja atau masalah apapun dan merugikan TKI tersebut, bisa segera ditangani.

Ketiga, para calon TKI penting untuk menguasai tiga hal, sebelum mereka berangkat ke negara tujuan mereka, yakni mental, keterampilan dan bahasa.

"Terus terang, TKI kita ini unik. Kalau pekerja dari negara lain seperti Filipina, tidak dibayar satu bulan saja sudah teriak-teriak, tapi TKI kita meski satu tahun tidak dibayar, cenderung tidak bereaksi, dan ini terjadi karena tidak memiliki wawasan dan bekal yang cukup," ujarnya.

Oleh karenanya, sambung dia, pendidikan dan pembekalan kepada para calon TKI akan terus dilakukan pemerintah.

Menaker juga menjelaskan, pemerintah akan terus berupaya agar biaya pemberangkatan tenaga kerja bisa lebih murah sehingga para calon TKI tidak memilih jalan pintas dengan cara melalui jalur ilegal. (*)